Langgam.id - DPRD Sumatra Barat (Sumbar) meminta Dinas Pendidikan Sumbar melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap isi buku pelajaran para siswa. Hal itu diutarakan untuk mencegah adanya tautan situs pornografi pada buku pelajaran seperti yang terjadi di Jawa Barat.
" Seluruh unsur, termasuk DPRD mesti melakukan pengawasan secara bersama-sama. Jangan sampai pendidikan Sumbar tercoreng dengan hal-hal yang tidak baik ini," kata Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib beberapa waktu lalu.
Dia menyebut, keberasaan muatan yang mengarah pada pornografi dalam buku pelajaran bisa merusak iklim pendidikan di Sumbar. Sebab Sumbar selama ini kental dengan budaya dan adat.
"Sumbar merupakan daerah yang masih kental terhadap budaya dan filosofis adat, bahan ajar yang mengadung unsur pornografi sangat tabu dan sangat bertentangan, " katanya.
Dia berpendapat para guru mesti melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum beredarnya buku pelajaran. Selain itu koordinasi dinas pendidikan, forum guru bidang studi, hingga penerbitan harus dilakukan sebelum buku diedarkan ke siswa.
“Tentu hal itu berat dilakukan, namun dengan digitalisasi pengawasan dan layanan hal itu akan bisa dilakukan ke depan. Selain itu peningkatan kapasitas tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber penulisan harus juga dilakukan sehingga mereka bisa meletakkan cara pandang mereka sebagai pendidik bukan sebagai individu yang punya afiliasi politik atau ideologi,” imbuh dia. (*/ABW)
