DPRD Sumbar Gelar Paripurna Istimewa Dengar Pidato Presiden Jokowi

Paripurna DPRD Sumbar

Paripurna DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) melaksanakan rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo, Jumat (14/8/2020).

Rapat paripurna DPRD menyaksikan siaran langsung Pidato Presiden dari Jakarta. Presiden yang memulai pidato pada pukul 10.00 WIB tampil mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara, dan semua kebijakan harus mengedepankan perlindungan HAM terhadap masyarakat, termasuk penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya penegakan hukum terhadap korupsi," katanya.

Baca juga: 4 Arahan Presiden Jokowi Terkait Pilkada di Masa Pandemi

Selain itu, ia juga mengatakan penegakan nilai demokrasi harus terus dilakukan. Nilai demokrasi tidak boleh ditawar. Seperti menyukseskan genda pilkada 2020 yang akan segera berlangsung Desember mendatang.

"Agenda Pilkada harus tetap berjalan, tentu  dengan tetap menjalankan protokol kesehatan," katanya.

Terkait pendidikan ia menyampaikan, sistem pendidikan nasional harus tetap ditingkatkan. Pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, dan kebudayaan Indonesia. Termasuk peran media digital hatus diarahkan membangun nilai-nilai kebangsaan.

"Rujukan besar itu hanya bisa diacapai dengan gotong royong, dengan bersama membangun bangsa," katanya.

Penegakan nilai demokrasi juga harus menjaga kebebasan. Jangan ada suatu pihak merasa benar sendiri. Jangan ada yang merasa paling pancasila.

"Jika ada yang merasa benar, maka  itu hal yang biasanya tidak benar," katanya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang beruntung mayoritas rakyat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persatuan, sehingga masa sulit bisa dilalui dengan baik. Jokowi juga mengapresiasi lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam menangani krisis terutama saat pandemi covid-19. Semua dinilai sangat responsif dalam menangani krisis.

"Kita harus bajak momentum krisis ini, kita harus manfaatkan momen ini menjadikan indonesia setaaa dengan negara maju, menjadi indonesia yang kita cita-citakan, Dirgahayu indonesia, merdeka," katanya.

Usai pidato oleh presiden, Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan banyak nilai-nilai dan informasi yang dapat diambil dalam pidato Presiden Jokowi. Pidato tersebut dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan di Sumbar.

"Dari pidato presiden kita dapat mengetahui capaian kerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan selama tahun 2019 dan permasalahan yang terjadi," katanya.

Sebagai pemangku kepentingan daerah dan bagian masyarakat, DPRD dan Pemprov Sumbar dapat menyikapi hal itu. Indonesia harus tetap maju meskipun tantangan dan hambatan berat yang dihadapi.

"Dengan semangat kemerdekaan kita bulatkan tekat dan komitmen untuk mewujudkan Indonesia maju dan cita cita kemerdekaan yaitu masyarakat adil dan makmur," katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Muhidi secara kelembagaan mengucapkan selamat atas dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur
Mahyeldi-Vasko Dilantik Jadi Gubernur-Wagub, Ketua DPRD Sumbar Beri Ucapan Selamat
Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, antusias menghadiri reses perseorangan masa
Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Cissa di Padang
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menemui massa aksi yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB)
Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Sumbar Terima Semua Tuntutan
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam
Jemput Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Reses di Padang
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan
Optimalkan PAD, Ketua DPRD Sumbar Dorong Adanya Pergub Balik Nama Kendaraan Non-BA
Komisi IV DPRD Sumbar pelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal BRT saat studi komparatif ke Dinas Perhubungan Dishub DKJ
Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT ke Dishub DKJ