Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) akan memanggil Gubernur Mahyeldi. DPRD ingin meminta penjelasan terkait masalah yang terjadi seputar proyek jalan tol Padang-Pekanbaru.
Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi, anggaran untuk tol jadi bertumpuk tidak termanfaatkan karena pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai. Hal ini merupakan tanggung jawab gubernur maupun Pemkab Padang Pariaman.
“Gubernur mewakili pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kelangsungan proyek strategis nasional. Ini menjadi preseden buruk bagi kita Sumbar atas kegagalan kita melakukan pembebasan lahan,” katanya, Rabu (10/3/2021).
Dia menjelaskan, berulang kali masyarakat pemilik lahan datang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar. Tidak seorang pun yang anti pembangunan jalan tol. Namun mereka butuh keadilan dalam pembebasan lahan dan dihargai dengan kondisi normal.
Baca juga: Gubernur Sumbar Sebut Tol Padang-Sicincin Bisa Rampung pada 2022
Supardi mengungkapkan, tuntutan masyarakat itu adalah sesuatu yang normal saja. Apalagi tanah masyarakat sudah dibuat nilainya dengan hasil apraisal. Namun entah mengapa tetap saja menjadi persoalan. Ini harusnya diselesaikan oleh bupati dan gubernur.
“Tapi ini tidak diselesaikan, makanya mangkrak terus, wajar pemerintah pusat merasa anggaran ini tidak dimanfaatkan lalu direfocusing ke tol lain. Ini wajar tapi memalukan, menampar muka kita sendiri,” katanya.
Selanjutnya terang Supardi, DPRD Sumbar akan berdiskusi dengan komisi terkait dan merencanakan pemanggilan ke gubernur untuk meminta keterangan terkait masalah tol. Serta meminta, apa langkah-langkah yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, bisa juga memanggil Bupati Padang Pariaman.
“Kita dalam waktu dekat akan meminta keterangan gubernur terkait langkah-langkah yang akan dia lakukan, Gubernur meskipun baru tapi kebijakan akan tetap,” katanya.
Baca juga: PT Hutama Karya Tegaskan Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Tetap Lanjut
Sebelumnya, gubernur menurut Supardi telah melakukan rapat bersama sejumlah pihak terkait jalan tol. Namun saat ini bukan lagi rapat terus yang dilakukan, sudah waktunya untuk melakukan eksekusi.
Supardi mengatakan, Forkopimda juga sudah komitmen memberi dukungan terhadap pembangunan jalan tol mulai dari Kapolda, Danrem, dan Kajati Sumbar. Meski demikian, tetap gubernur yang punya kebijakan.
“Kalau seandainya ini gagal maka ini kegagalan gubernur, maka jangan dikambinghitamkan yang lain, ini kelalaian pemerintah,” tegasnya. (Rahmadi/yki)
