Berita Pesisir Selatan - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Pesisir Selatan Ingatkan Skala Prioritas Pembangunan di RKPD 2023.
Langgam.id - DPRD Kabupaten Pesisir Selatan meminta anggaran yang dituangkan pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 betul-betul mengedepankan skala prioritas. Sebab, berkaca pada kegiatan tahun sebelumnya, banyak pembangunan belum efektif dan kurang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Pesisir Selatan Ermizen pada konsultasi publik RKPD 2023 di Aula Bappedalitbang setempat, Kamis (27/1/2022). Ermizen menyentil sejumlah pembangunan yang pemanfaatannya belum optimal.
Salah satu contoh, kata politisi PAN tersebut, di Carocok Tarusan, pasar belum ditempati pedagang. Sementara Masjid Terapung juga memerlukan perawatan.
Pada sejumlah pertemuan, DPRD juga sering mempertanyakan kelanjutan pembangunan RSUD M. Zein di puncak Kabun Taranak. Kemudian kantor perwakilan yang ada di Tapan.
"Hingga kini kantor tersebut masih kosong. Belum difungsikan sebagaimana mestinya kantor perwakilan pemerintah daerah," kata Ermizen.
DPRD menilai banyak program-program pembangunan yang belum berjalan maksimal. Padahal, prosesnya menelan anggaran daerah yang sangat besar.
DPRD Pesisir Selatan berharap pembangunan di 2023 betul-betul mengkaji azas manfaat bagi masyarakat luas. Sementara pembangunan yang telah dilaksanakan agar lebih dioptimalkan pemanfaatannya.
"Pembangunan yang dilakukan bukan atas keinginan pribadi. Kalau tidak bermanfaat kita tidak perlu paksakan,” katanya.
Kondisi yang disebutkan mesti menjadi pembelajaran bagi daerah agar kedepan tidak terulang kembali. Bukan cuma bagi pemerintah daerah, melainkan juga bagi DPRD Pesisir Selatan agar saling berbenah demi kebaikan daerah.
Ermizen mengingatkan pemerintah daerah agar mengedepankan pembangunan skala prioritas dalam RKPD 2023 mendatang. Anggaran yang dibelanjakan dalam berbagai kegiatan, hendaknya tepat sasaran, efektif dan efisien.
"Selain tepat sasaran, ke depan benar-benar sesuai skala prioritas," tutur Ermizen. Pada kesempatan itu, turut hadir sejumlah pihak, kepala perangkat daerah (OPD), ketua dan anggota DPRD, termasuk kepala dan ketua lembaga non pemerintahan.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Mawardi Roska mengapresiasi kehadiran ketua dan sejumlah anggota DPRD. Sejak awal tahun, pembahasan RKPD tahun 2023 sudah mulai dilakukan.
Baca juga: Bapemperda DPRD Pesisir Selatan Segera Rampungkan Ranperda CSR
Pembahasan RKPD akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023. Pada kegiatan kemarin, katanya, pemerintah daerah hanya sebatas mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak. Kemudian, aspirasi itu dicatat, dimaknai, dan dieksekusi.
Mawardi menjelaskan, pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembangunan kedepan. Untuk itu, perlu perencanaan awal dan bukan sekadar pembangunan ketika ingat saja.
Dalam filosofi perencanaan, sebuah kegiatan yang direncanakan dengan baik, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 50 persen. "Kalau tidak ada perencanaan, bisa gagal total," katanya.
—