DPRD Bakal Bertemu Pemprov Bahas Kasus Kekerasan Seksual di Sumbar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan membatalkan rencana penggunaan hak angket kepada Gubernur

Ketua DPRD Sumbar Supardi. [dok. Humas DPRD Sumbar]

Langgam.id - Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, bahwa pihaknya berencana akan melakukan pembahasan dengan pemerintah provinsi terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi Sumbar.

Nantinya terang Supardi, pihaknya meminta gubernur berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten dalam mengambil kebijakan terkait hal ini.

"Jangan biarkan kasus kekerasan seksual menjadi lazim di tengah masyarakat, " ujar Supardi dilansir dari situs DPRD Sumbar, Jumat (19/11/2021).

Menurut Supardi, banyak faktor yang mempengaruhi kasus-kasus itu terjadi. Selain keterbatasan masyarakat yang banyak di rumah di masa pandemi, faktor berkembangnya digitalisasi juga berperan. 

"Seluruh masyarakat bisa mengakses apa saja di smartphone. Kemudian  ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak bijaksana menggunakan kemajuan teknologi itu," bebernyaa 

Supardi mengungkapkan, seluruh unsur harus dirangkul dalam pembangunan moral yang baik, terpenting yaitu adalah ulama.

"Sehingga kasus-kasus tersebut bisa diantisipasi sebelum lebih mencoreng marwah Minangkabau," sebutnya.

Supardi menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia Sumbar merujuk pada program Minang Religius.

"Pola tersebut menjadi program strategis pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan. Maka perlu membangun sinergisitas hingga unsur pemerintahan terendah," tuturnya.

Diketahui, berdasarkan data Nurani Perempuan, bahwa angka kasus kekerasan seksual di Sumbar dalam kurun waktu satu tahun belakangan cukup tinggi.

Yaitu, setidaknya ada 63 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak Januari 2021.

Baca juga: Ibu dari Adik-Kakak Korban Pemerkosaan di Padang Menolak Berikan Keterangan

Kemudian, Nurani Perempuan menyebutkan, dari Januari hingga Juli 2021 setidaknya ada 7 kasus pemerkosaan yang terjadi di Sumbar. Rinciannya, 4 pelecehan seksual dan 1 kasus sodomi.

Pada 2019 lalu, Nurani Perempuan mencatat ada 105 kasus yang menimpa perempuan. Berikutnya, pada 2020 tercatat mencapai 94 kasus. (*/Lisa)

Baca Juga

Antisipasi Bencana, Sumbar Fokuskan Mitigasi dan Minimalisir Dampak
Antisipasi Bencana, Sumbar Fokuskan Mitigasi dan Minimalisir Dampak
Pemprov Sumbar Pastikan 104,7 Ton Beras Sudah Dikirim ke Mentawai
Pemprov Sumbar Pastikan 104,7 Ton Beras Sudah Dikirim ke Mentawai
Pemprov Sumbar Klaim Berhasil Tingkatkan Pendapatan Petani Hutan Melalui Optimalisasi Perhutanan Sosial
Pemprov Sumbar Klaim Berhasil Tingkatkan Pendapatan Petani Hutan Melalui Optimalisasi Perhutanan Sosial
Pemprov Sumbar mengklaim berhasil menciptakan 113 ribu entreprerneur dan women entrepreneur. Angka ini melebihi target 100 ribu entrepreneur
Pemprov Sumbar Klaim Berhasil Ciptakan 113 Ribu Entrepreneur
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Wagub yang juga Ketua LPTQ Sumbar Audy Joynaldi menghadiri pembukaan MTQ Nasional XXX
Semangati Kafilah Sumbar di MTQN XXX, Mahyeldi: Tunjukkan Penampilan yang Terbaik
Petani Pesisir Selatan Harapkan Harga Gambir Stabil Kisaran Rp 30 Ribu
90 Persen Produksi Gambir Dunia dari Sumbar, Pemprov Bakal Siapkan Pergub Tata Niaga Produk Turunan