DPD RI Dukung Gubernur Sumbar Jemput Bola Investasi ke Luar Negeri

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana dukung Investasi Sumbar

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana. (Rahmadi)

Langgam.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung gerakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, yang gencar memburu investor ke berbagai negara. Sebab jalan terbaik menggenjot perekomian adalah jalur investasi.

Hal itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, saat menggelar kunjungan kerja yang disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran, Selasa (28/1/2020).

Menurutnya, banyak pihak yang mempermasalahkan kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Gubernur Sumbar. Padahal itu jalan mencari investasi untuk daerah.

“Saya setuju jemput bola dari gubernur. Sebab jika mengandalkan APBD tidak akan cukup, itu berat, dan daerah lain juga melakukan hal itu,” katanya.

Menurutnya, banyak sektor yang bisa dikembangkan di Sumbar untuk berinvestasi. Mulai dari pariwisata, kelautan, energi baru terbarukan dan kelapa sawit. Namun semua diwujudkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

“Semua elemen harus seirama dalam memberikan kemudahan investasi. Baik dari pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya seperti OJK dan perbankan,” ujarnya.

Upaya jemput bola Komite IV DPD RI ke daerah dalam rangka mendengarkan permasalahan investasi di daerah, sebelumnya telah dilaksanakan di Kalimantan Timur. Kemudian sebagai aksi persiapan RUU tentang investasi penanaman modal daerah.

“Kami rangkum apa saja persoalan investasi dan penanaman modal di daerah sebagai bahan RUU yang akan kami bahas bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan masalah perizinan dan sistem perizinan di pusat yang terlalu ribet untuk disederhanakan. Seharusnya, banyak urusan yang mesti dipermudah.

“Ini bagus, melibatkan pemerintah daerah dalam menggodok aturan perizinan investasi, semua saya rasa bagus,” katanya.

Soal tanah ulayat misalnya di Sumbar, yang menjadi salah satu penghambat investasi Sumbar. Permasalahan itu sudah dirangkum dan dibahas DPD nantinya.

“Kemudian masalah adanya aparat hukum di daerah dalam tanda kutip dianggap menghambat investasi, tadi juga dibahas,” katanya. (Rahmadi/ICA) investasi Sumbar

Baca Juga

BAP DPD Kawal Penyelesaian Sengketa Tanah di Solsel dan Pasbar
BAP DPD Kawal Penyelesaian Sengketa Tanah di Solsel dan Pasbar
Efisiensi BBM, Gubernur Sumbar Instruksikan ASN Batasi Penggunaan Kendaraan Dinas
Efisiensi BBM, Gubernur Sumbar Instruksikan ASN Batasi Penggunaan Kendaraan Dinas
Pembinaan Generasi Muda, Gubernur Mahyeldi Dukung Pesantren Berbasis Olahraga di Pariaman
Pembinaan Generasi Muda, Gubernur Mahyeldi Dukung Pesantren Berbasis Olahraga di Pariaman
Gubernur Mahyeldi Terima Bantuan Rp1,6 Miliar dari PERADI untuk Pemulihan Fasilitas Umum di Sumbar
Gubernur Mahyeldi Terima Bantuan Rp1,6 Miliar dari PERADI untuk Pemulihan Fasilitas Umum di Sumbar
Gubernur Mahyeldi Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan
Gubernur Mahyeldi Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan
Gubernur Sumbar Dukung Pembatasan Akses Medsos untuk Anak, Tekankan Peran Keluarga dan Literasi Digital
Gubernur Sumbar Dukung Pembatasan Akses Medsos untuk Anak, Tekankan Peran Keluarga dan Literasi Digital