Langgam.id – Upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat terus diperkuat melalui riset dan inovasi kebijakan. Salah satunya dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Zikri Alhadi, yang mengembangkan desain kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana melalui program Hilirisasi – Desain Model yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Sebagai bagian dari pengujian hasil riset, tim peneliti UNP menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Pengembangan Desain Kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana pada Selasa (14/10/2025) di Ruang Diskusi Gedung Bagonjong, Kampus UNP.
FGD tersebut menghadirkan Zikri Alhadi selaku peneliti utama dan pengembang desain kebijakan, serta Khalid Syaifullah, Fasilitator Nasional Pengurangan Risiko Bencana, sebagai narasumber. Hadir pula anggota tim peneliti, Rahmadani Yusran dan Iip Permana, bersama Ketua Kelompok Siaga Bencana dari Kelurahan Lolong Belanti, Purus, dan Belakang Tangsi.
Dalam paparannya, Zikri Alhadi menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana adalah belum adanya regulasi operasional pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan pendekatan hilirisasi kebijakan berbasis riset yang menekankan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
“Tujuan program ini adalah membangun model kebijakan yang aplikatif, partisipatif, dan kontekstual sehingga dapat diterapkan secara langsung di lapangan,” ujar Zikri dikutip dari laman kampus.
Sementara itu, Khalid Syaifullah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpihak dalam penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Menurutnya, kebijakan kelurahan tangguh bencana tidak hanya soal kesiapsiagaan, tetapi juga tentang bagaimana mengurangi kerentanan sosial melalui keterlibatan bersama.
“Kebijakan ini harus menjadi payung yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah, agar upaya pengurangan risiko bencana lebih efektif,” ujar Khalid.
Dari hasil diskusi, para peserta FGD sepakat bahwa pengembangan kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana harus dimulai dengan membangun partisipasi aktif seluruh pihak dan memperkuat kelembagaan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam tata kelola risiko bencana.
Riset ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan mitigasi bencana yang berbasis komunitas dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pengurangan risiko bencana nasional.
