Ditanya Soal PSBB, Gubernur Sumbar: Patuhi Saja Protokol Kesehatan

PSBB di Sumbar

Ilustrasi PSBB (Foto: Pixabay)

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno memastikan bahwa daerahnya tidak ingin lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, meskipun kasus positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) semakin meningkat.

Bahkan, sejumlah pihak juga banyak yang meminta agar PSBB Jilid 4 di Sumbar diberlakukan.

Menanggapi hal itu, Irwan Prayitno menyebutkan, jika PSBB kembali diterapkan, maka ekonomi Sumbar akan semakin anjlok. "Keputusan (PSBB) itu ada di Kementerian Kesehatan, bukan kita yang memutuskan. Kita sama tahu, PSBB selama 2 bulan itu membuat ekonomi jatuh, bahkan bisa saja masuk resesi," ujarnya kepada awak media di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2020).

Baca Juga: Soal PSBB di Sumbar, Jubir Covid-19: Tak Akan Ada Lagi

Orang nomor satu di Sumbar itu menegaskan, PSBB tersebut bukalah satu-satunya alternatif untuk memutus rantai penyebaran Corona. Masih ada alternatif lain yang bisa diterapkan, seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Ketegasan Agar Ikut Protokol Kesehatan.

"Jika semua mengikuti protokol kesehatan, tanpa terkecuali, InsyaAllah aman. Ini saya bukan mendahului Tuhan ya," ungkapnya.

Dicontohkan Irwan, bahwa masih ada tenaga kesehatan yang terjangkit Corona, mereka bukan terpapar dari pasien positif yang mereka rawat. Mereka itu tertular di luar, bukan di rumah sakit atau tempat isolasi. "Kebetulan saja mereka tenaga kesehatan, itu saja. Mereka tertular bukan dari pasien, tapi dari luar, seperti mengikuti pengajian dan bertemu dengan orang lain," jelasnya.

Baca Juga: Positif Corona di Sumbar Melonjak, Epidemiolog Unand Sarankan PSBB Lagi

Dipastikan Irwan, tenaga kesehatan tidak akan mungkin tertular dari pasien positif. "Mereka sudah pakai pelindung diri yang berlapis, level 3. Kalau mereka disiplin menerapkan protokol kesehatan, tidak mungkin mereka tertular," ucapnya.

Menurut Irwan, saat ini Sumbar akan fokus untuk pemulihan ekonomi. "Pusatpun begitu, fokus untuk pemulihan ekonomi. Satuan Gugus Tugas (Satgas) saja diubah, bukan lagi Kemenkes, tapi Menteri BUMN," katanya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024