Langgam.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatra Barat (Sumbar) mengakui sering kecolongan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) melintasi Jalan Nasional Sitinjau Lauik. Truk Odol ini beberapa kali menjadi pemicu kemacetan di jalur Padang-Solok tersebut.
Kepala Dishub Sumbar, Dedy Diantolani, mengungkapkan keterbatasan operasional jembatan timbang di Kabupaten Solok hanya beroperasi selama empat jam setiap hari. Kondisi itu dinilai membuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang belum dapat dilakukan secara maksimal.
Terutama, Kata Dedy, persoalan pengawasan truk Odol. Menurutnya, hal ini tidak dapat ditangani secara parsial atau hanya di satu daerah saja namun secara nasional.
“Kalau Odol tidak bisa dilakukan secara sepenggal-sepenggal. Harus dilakukan secara nasional karena kendaraan ini berjalan di jalan nasional dan datang dari luar provinsi,” katanya kepada Langgam.id, Selasa (30/6/2026)
Ia menjelaskan, untuk kendaraan yang mengalami pelanggaran dimensi atau over dimension, kondisi tersebut umumnya dapat dikenali secara visual.
“Namun, untuk memastikan kendaraan mengalami kelebihan muatan atau overload, diperlukan alat ukur melalui jembatan timbang,” ungkapnya.
Menurutnya, kewenangan pengelolaan jembatan timbang berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat operasional jembatan timbang di Kabupaten Solok saat ini hanya berlangsung selama empat jam setiap hari.
“Untuk memastikan kendaraan itu overload harus dibuktikan dengan peralatan. Jembatan timbang itu memang kewenangan pusat melalui BPTD. Namun karena keterbatasan SDM dan anggaran, saat ini hanya dioperasikan empat jam dalam sehari,” ujarnya.
Pemprov Sumbar, lanjut Dedy, telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan agar operasional jembatan timbang dapat ditingkatkan menjadi 24 jam penuh.
Menurutnya, keterbatasan jam operasional saat ini masih memberikan celah bagi sejumlah sopir truk untuk menghindari pemeriksaan dengan menunggu hingga jam layanan jembatan timbang berakhir sebelum melanjutkan perjalanan.
“Kami sudah pernah bersurat ke Kementerian Perhubungan agar jembatan timbang bisa beroperasi 24 jam. Tujuannya supaya tidak ada ruang bagi kendaraan yang membawa muatan tidak sesuai ketentuan untuk lolos dari pengawasan,” katanya.
Selain berdampak terhadap pengawasan kendaraan, operasional jembatan timbang yang terbatas juga disebut memicu kemacetan di Jalur Sitinjau Lauik.
“Selama masa jabatan timbang beroperasi, sejumlah truk besar kerap parkir di bahu jalan untuk menunggu jam operasional jembatan timbang ini habis. Nah, ini juga menimbulkan kemacetan,” jelasnya.
Dedy menyebut kondisi tersebut sering terjadi di kawasan Lubuk Selasih dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kami meminta perusahaan yang memiliki truk yang melintas di Jalur Sitinjau Lauik agar sama-sama berempati. Jalan ini bukan milik satu pihak saja. Jalur Sitinjau merupakan jalur yang sangat ramai dilalui kendaraan, sehingga kepatuhan terhadap aturan menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (WAN)
