Direktur LBH Padang Dipanggil Polisi Jadi Saksi Dugaan Ujaran Kebencian

LBH Padang ujaran kebencian

Konferensi pers LBH Padang soal pemanggilan polisi. [foto: Yose/langgam.id]

Langgam.id – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indira Suryani dipanggil Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (13/8/2021). Namun pemanggilan sebagai saksi ini tidak dapat dipenuhi.

Dalam surat panggilan, Direktur LBH Padang itu dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau sara. Hal ini membuat Indira mengaku binggung, sebab tidak ada kejelasan terkait kasus.

“Tidak tau menahu soal kasus apa yang akan diperiksa oleh Polda Sumbar terhadap LBH Padang. Kami bingung dengan surat panggilan saksi,” kata Indira dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Dikritik Megawati Soal Sumbar Sudah Beda, Gubernur Mahyeldi: Kita Sependapat

Sampai saat ini LBH Padang masih menunggu informasi dari Polda Sumbar. Sementara, perwakilan tim hukum LBH Padang, Dechtree Ranti Putri mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat bahwa kliennya tidak bisa hadir.

Menurutnya, kliennya tidak dapat memenuhi panggilan lantaran ada kesalahan prosedur formal dan dianggap melanggar hukum. Sebab, pemanggilan berjarak hanya satu hari dari proses pemeriksaan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) KUHAP berbunyi: semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

“Pemanggilan ini dilakukan secara tidak patut karena dalam proses panggilan petugas mesti bertemu sendiri dan berbicara langsung kepada yang dipanggil sebagaiman ketentuan Pasal 227 ayat 2 KUHAP,” jelas Ranti.

Pasal 227 ayat 2 KUHAP ini berbunyi: petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

Baca Juga

Puluhan personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatra Barat dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan sekitar 100 huntara
Puluhan Personel Brimob Polda Sumbar Dikerahkan Bangun Huntara di Pauh dan Kuranji
Jenazah korban banjir bandang di Sumatra Barat (Sumbar) yang sudah dimakamkan akhirnya teridentifikasi melalui uji sampel DNA.
6 Korban Banjir di Sumbar Telah Dimakamkan Teridentifikasi Lewat DNA, 1 Makam Dibongkar Dibawa Keluarga
Polda Sumbar mendirikan 66 pos pengamanan pada Operasi Lilin Singgalang 2025 yang berlangsung selama 13 hari, terhitung mulai 19 Desember
Polda Sumbar Dirikan 66 Pos Pengamanan Selama Operasi Lilin Singgalang 2025
Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada anggota Polri yang menjadi korban bencana Sumbar
170 Personel Polri Terdampak Bencana di Sumbar, Kapolri Salurkan Bantuan Kemanusiaan
Warga Apresiasi Layanan SKCK Online Polda Sumbar: Tak Ribet, Bisa Dijemput Siapa Saja
Warga Apresiasi Layanan SKCK Online Polda Sumbar: Tak Ribet, Bisa Dijemput Siapa Saja
LBH Padang Soroti Langkah Damai Dugaan Kekerasan Seksual Belasan Anak SD di Padang Pariaman
LBH Padang Soroti Langkah Damai Dugaan Kekerasan Seksual Belasan Anak SD di Padang Pariaman