Langgam.id - Pelantikan 42 Wali Nagari hasil pemilihan serentak di Dharmasraya dihadiri Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Ari Setiadi.
Puluhan Wali Nagari itu dilanlik langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Pulau Punjung, Kamis (8/12/2022).
Sutan Riska mengucapkan selamat datang kepada Wamen Desa di Kabupaten Dharmasraya. Ia berharap kehadiran Wamen memberi motivasi kepada para wali nagari yang dilantik dalam kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat nagari.
Dikatakan Sutan Riska, bahwa Dharmasraya selama tiga tahun berturut-turut merupakan kabupaten tercepat dalam pencairan anggaran dana desa di tingkat Sumbar, sehingga percepatan pelaksanaan program dana desa di tengah masyarakat cepat terealisasi.
"Begitu juga dengan Indeks Membangun Desa dari yang belum ada di tahun 2016, alhamdulillah dari delapan nagari berstatus tertinggal, hari ini sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal, dan juga status nagari maju naik dari lima nagari manjadi 24 nagari di tahun 2022, serta prestasi lainnya yang diraih Dharmasraya," ujar Sutan Riska.
Atas nama pemerintah daerah, Sutan Riska mengucapkan selamat kepada wali nagari dan ketua TP-PKK yang baru saja dilantik.
Sutan Riska berpesan, wali nagari harus rajin turun ke lapangan, pastikan semua pelayanan program dan kegiatan tepat sasaran. Bekerjalah secara profesional dan loyalitas yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan nagari, tanpa memandang aspek apapun.
"Pesta demokrasi Pilwana telah selesai, oleh karena itu saudara harus merajut kembali semangat kebersamaan dan keberagaman dalam persatuan di tengah-tengah masyarakat. Jaga keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dalam kondisi kondusif," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Ari Setiadi, dalam amanatnya, menyampaikan ada lima program proritas nasional yang harus diterjemahkan di level pemerintah nagari.
“Pertama ketahanan pangan. Dimana pemerintah desa berkewajiban memastikan kebutuhan pangan warganya tercukupi. Jangan sampai ada warga desa yang kesulitan makanan, syukur-syukur berlebih bisa dikasih ke desa lain,” ujar Budi.
Kedua, kata Budi, penanggulan kemiskinan ekstrim, bagaimana pemerintah nagari bersama pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bersama-sama untuk menguranginya.
“Ketiga adalah penurunan stunting, nah di sini peran penting ibu-ibu PKK untuk secara bersama-sama menurunkannya," ungkapnya.
Kemudian, keempat yaitu digitalisasi. Diperlukan transformasi pelayanan publik berubah dari manual menjadi digital. Sedangkan yang ke lima adalah, perekonomian desa, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca juga: 43 Wali Nagari di Dharmasraya Akhiri Masa Jabatan Desember Ini
Menurut Budi, BUMDes kalau dikelola baik BUMDes selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari juga dapat mensejahterakan warga dan masyarakat desa.
“Indonesia akan maju kalau daerah-daerahnya maju, dan kemajuan daerah diawali dari kemajuan desa. Berarti membangun desa membangun Indonesia,” katanya.
—
