Langgam.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar) kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin (2/11/2020). Kali ini aksi tersebut bergabung bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumbar.
Berdasarkan pantauan langgam.id, massa yang tergabung dari Aliansi BEM-SB dan FSPMI Sumbar mulai berkumpul di depan Transmart Padang pada pukul 15.00 WIB dan berjalan menuju kantor DPRD sambil menyanyikan yel-yel “Hidup Rakyat Indonesia, hidup buruh Indonesia”.
Massa aksi yang hadir lengkap menggunakan atribut mereka. Aksi dimulai tepat pada Pukul 15.30 WIB di depan gedung DPRD dengan menyuarakan orasi penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami turun masih dengan permasalahan dan isu yang sama. Menolak dan meminta pencabutan UU Ciptaker. Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah,” teriak orator.
Tidak hanya itu, aksi demontrasi juga diwarnai dengan pembacaan puisi yang ditujukan untuk pemerintah dan nyanyian dengan syair yang menyinggung kekacauan kondisi di negara demokrasi Indonesia.
Orasi kembali dilanjutkan dengan menyatakan, bahwa demo ini sudah dilakukan untuk kesembilan kalinya. Sekali pun mereka tidak pernah diperbolehkan masuk untuk bertemu secara langsung dan berdiskusi bersama ketua DPRD Sumbar. Untuk itu mereka bersana-sama meminta kehadiran sosok ketua DPRD Sumbar hadir dan mendengarkan aspirasi mereka.
“Kita ingin ketua DPRD Sumbar untuk datang menemui kami, massa aksi yg hadir disini,” kata orator massa.
Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Ketua DPRD Sumbar Supardi datang menemui pendemo. Supardi menyebut aspirasi soal penolakan UU Cipta Kerja sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
“Surat telah kita layangkan dari berbagai organisasi masyarakat dan perwakilan di Kota Padang. Telah kita kirimkan dan bunyikan. UU Omnibus Law sudah ada di tangan presiden dan bukan lagi di tangan DPR RI. Tiga kali kita bikin surat tentang UU Omnibus Law ini. Nanti saya lihatkan,” kata Supiardi.
Merespon itu, Koordinator lapangan unjuk rasa mempertanyakan keberlanjutan surat yang telah dikirim DPRD Sumbar ke pemerintah pusat atas tuntutan terkait penolakan UU Ciptaker.
“Sampai saat ini kami belum ada dikabari, baik secara tertulis maupun melalui media massa. Tentu kita belum punya akses atas keberlanjutan surat itu, meskipun sudah 1 bulan kita menyurati pemerintah pusat,” katanya. (Yesi/ABW)
