Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh dengan diberlakukannya sekolah tatap muka di daerah itu. Bahkan, jika dibutuhkan, pihak terkait dipersilakan untuk mengajukan anggaran tambahan.
Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni menyebutkan, DPRD Pasaman Barat melalui Komisi IV yang membidangi pendidikan akan mengkaji dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak-anak selama Pandemi Corona.
DPRD besama Pemrintah Daerah (Pemda), katanya, siap menambah anggaran khsusus untuk itu. Karena, proses Belajar Mengajar (PBM) saat pandemi dilakukan dengan berbagai cara dan aturan protokol Covid-19, sehingga menimbulkan biaya tambahan dan harus menjadi perhatian utama.
“Melalui dinas pendidikan silahkan kaji ulang dan usulkan tambahan anggaran, jika sesuai kebutuhan, kita akan bantu,” ujarnya, Selasa (14/7/2020).
DPRD, kata Parizal, sangat mengapresiasi kinerja Pemda Pasaman Barat dalam penanganan Covid-19 dan mempersiapkan PBM tatap muka setelah sempat belajar jarak jauh selama beberapa bulan. Persiapan tersebut melibatkan sekolah, guru dan lingkungan sekitar, sehingga pelajar tingkat SMP di Pasaman Barat bisa mulai belajar sejak Senin kemarin.
“Pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, kami sebagai wakil rakyat siap membantu dan memprioritaskan hal ini,” ungkapnya.
Sementara itu, saat meninjau PBM di SMP N 1 Luhak Nan Duo, Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat, Adrwilza bersama Sifrowati juga memberikan dukungan penuh.
Bahkan, tim juga memberikan pesan dan ajakan kepada siswa untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengajak orang tua juga mendukung. Selama melakukan monitoring, anggota DPRD Pasaman Barat itu juga berdiskusi dengan sekolah, guru, dan siswa untuk mendengarkan keluhan dan mencarikan solusinya kedepan.
“Kita harus bersatu melawan Covid-19 ini, kami di DPRD sejak awal sangat komit bersama pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan masyarakat Pasaman Barat aman,” ujarnya.
Kedepan, kata Adrwilza, DPRD Pasaman Barat juga akan melakukan pengawasan menyeluruh di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing untuk memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Baik pendidikan dan sarana penunjang lainnya. (Iyan/ZE)
