Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024: KPU Tekankan Pentingnya Demokrasi Bermartabat

Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024: KPU Tekankan Pentingnya Demokrasi Bermartabat

Deklarasi kampanye damai di halaman Polda Sumbar. (Foto: Dharma Harisa/Langgam)

Langgam.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024 bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, pimpinan partai politik, serta tim pemenangan.

Acara ini berlangsung di halaman kantor Polda Sumbar, Selasa (24/9/2024) pagi, dan turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta partai pengusung.

Pada deklarasi tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah-Vasco Ruseimy serta Epyadi Asda-Ekos Albar, menyatakan komitmen mendukung pilkada damai.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, memimpin langsung jalannya deklarasi, sementara setiap pasangan calon, partai pengusung, dan tim pemenangan menandatangani spanduk sebagai simbol komitmen untuk melaksanakan kampanye damai.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Suharyono, dan Ketua KPU Sumbar bertindak sebagai pimpinan apel. Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Pilkada adalah momentum penting untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, membawa perubahan, dan meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota," ungkap Suharyono.

Pilkada 2024 akan berbeda dari periode sebelumnya karena akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Suharyono menjelaskan, penyelenggaraan pilkada serentak bertujuan menghemat anggaran, mengurangi waktu, serta menghindari konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

"Potensi kerawanan dan konflik kepentingan akan menjadi tantangan, namun dengan keterlibatan semua pihak, termasuk TNI, Polri, Forkopimda, KPU, dan Bawaslu, kita optimis pilkada ini akan berjalan damai," lanjutnya.

Suharyono juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pilkada sebagai momen pemersatu bangsa meskipun ada perbedaan pilihan politik. "Mari kita jadikan 27 November 2024 sebagai hari persatuan, bukan perpecahan," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa semua agenda pilkada telah dipersiapkan dengan baik, termasuk antisipasi terhadap potensi ancaman dan gangguan.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyampaikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. "Kita harus memastikan proses ini berjalan dengan penuh integritas, tanpa kekerasan, hoax, atau fitnah yang dapat merusak persatuan," ujar Surya.

Deklarasi ini, tambahnya, bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen menjaga demokrasi yang sehat, adil, damai, dan bermartabat. (DH/Fs)

Baca Juga

Sejumlah terlapor dalam kasus penyegelan KONI Sumatra Barat (Sumbar) mulai dimintai keterangan oleh penyidik Subdit 3 Ditreskrimum Polda
4 Terlapor Penuhi Panggilan Polisi di Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar
Polda Sumbar meminta perwakilan dari massa aksi berunding dengan Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta terkait tuntutan yang
Demo di Polda Sumbar, Perwakilan Massa Diminta untuk Berunding dengan Kapolda
Pengemudi ojek online atau ojol ikut turun dalam aksi menuntut reformasi Polri pada aksi di Polda Sumbar, Jumat (29/8/2025).
Ojol Ikut Turun dalam Aksi di Polda Sumbar
Massa aksi unjuk rasa di Polda Sumbar menyoraki polisi pembunuh sebagai protes atas meninggalnya pengemudi ojol Afwan Kurniawan
Demo di Polda Sumbar, Mahasiswa Soraki Polisi dengan Sebutan Pembunuh
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa di Kota Padang unjuk rasa di Polda Sumbar menuntut reformasi Polri pasca insiden represif polisi
Mahasiswa Geruduk Polda Sumbar, Desak Reformasi Polri
Laporan kasus penyegelan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mulai masuk tahap penyelidikan.
Kasus Penyegelan Kantor KONI Sumbar: Masuk Tahap Penyelidikan, Polisi Panggil Pihak Terlapor