Baru 70 Persen, Disdukcapil Padang Targetkan 100 Persen ASN Pemko Miliki IKD

Baru 70 Persen, Disdukcapil Padang Targetkan 100 Persen ASN Pemko Miliki IKD

KTP Digital (Foto: seluler.id)

Langgam.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, menargetkan seluruh ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Disdukcapil Kota Padang Teddy Antonius menargetkan seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang melakukan aktivasi IKD. Saat ini, jumlahnya baru sekitar 70 persen.

"Sementara hingga saat ini, jumlah ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemko Padang yang sudah memiliki IKD baru mencapai 70 persen," kata Teddy, dikutip Minggu (7/4/2024).

Sementara itu, untuk masyarakat Kota Padang, hingga saat ini capaian aktivasi IKD baru mencapai angka 28.000 atau 4 persen dari jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP.

Teddy menjelaskan, pentingnya untuk setiap orang memiliki IKD, karena menyangkut aplikasi Nasional, yakni single aplikasi, di mana IKD merupakan salah satu di dalamnya.

"Sesuai perintah pimpinan, kita akan menginventarisir seluruh ASN dan Non-ASN yang belum memiliki IKD, untuk selanjutnya dilakukan aktivasi," tambahnya.

Untuk ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemko Padang yang belum melakukan aktivasi IKD, Teddy berpesan agar segera melakukan aktivasi.

"Kita akan terus melakukan pelayanan untuk yang ingin melakukan aktivasi, baik di kantor maupun mendatangi ke OPD-OPD," pungkas Kadis. (*/Fs)

Baca Juga

[Prebunking] Cek Fakta: Jalan Lembah Anai yang Putus Sudah Bisa Dilewati, Benarkah?
[Prebunking] Cek Fakta: Jalan Lembah Anai yang Putus Sudah Bisa Dilewati, Benarkah?
Peduli Bencana Tanah Datar, BM 3 Sumut Salurkan Bantuan dan Santunan
Peduli Bencana Tanah Datar, BM 3 Sumut Salurkan Bantuan dan Santunan
Ketua PPIH Embarkasi Padang, Mahyudin melakukan monitoring layanan di bidang konsumsi pada Jumat (24/5/2024).
Pastikan Layanan Ibadah Haji Lancar, Ketua PPIH Embarkasi Padang Lakukan Monitoring
Koalisasi Masyarakat Pers Sumatra Barat (Sumbar) menolak revisi Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran). Koalisi ini terdiri dari AJI
Berpotensi Hambat Kebebasan Pers, Koalisi Masyarakat Pers Sumbar Tolak Revisi UU Penyiaran
Sebanyak sembilan desa wisata di Sumatra Barat (Sumbar) berhasil masuk ke tahap 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.
9 Desa Wisata Sumbar Masuk 100 Besar ADWI 2024
Kementerian Perdagangan Drop 40 Truk Bantuan Logistik Untuk Penanganan Bencana di Agam
Kementerian Perdagangan Drop 40 Truk Bantuan Logistik Untuk Penanganan Bencana di Agam