Langgam.id – Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membuka saluran pengaduan bantuan Covid-19. Banyak keluhan masyarakat, tapi belum ada saluran menampung keluhan.
Demikian disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani dalam jumpa pers lewat video conference IJTI Sumbar, Selasa (5/5/2020).
“Ombudsman menyarankan agar pemerintah provinsi dan 19 kabupaten kota menyediakan saluran informasi pengaduan, prosedur penanganan pengaduan dan pejabat petugas pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid19,” katanya.
Yefri Heriani mengatakan, Ombudsman secara nasional membuka posko daring covid-19 dengan fokus substansi bantuan sosial, kesehatan, transportasi, keamanan, dan keuangan.
Pihaknya melakukan penelusuran yang dilakukan pada kanal atau media komunikasi milik pemerintah provinsi kabupaten kota yaitu web pemerintah, web covid-19, web dins sosial, web diskominfo, dan akun sosial media pemerintah seperti instagram, facebook, dan twiter.
Ombudsman ingin melihat bagaimana penyelenggara layanan menyiapkan saluran untuk penyampaian informasi dan pengaduan, sesuai mandat UU 25 Tahun 2009. Kajian dilakukan untuk mengetahui ketersedian saluran informasi dan pengaduan bantuan sosial dampak covid-19 oleh penyelenggara negara.
“Banyak keluhan masyarakat terkait bantuan sosial dampak covid-19 yang belum disalurkan secara optimal
dari tanggal 19 April sampai 4 Mei 2020. Ada 54 laporan yang masuk ke Ombudsman Sumbar terkait data penerimaan bansos, distribusi bansos dan jumlah bansos,” katanya.
Dari penelusuran disimpulkan pemerintah Provinsi dan 19 kabupaten kota belum menyediakan sarana saluran informasi, pengaduan, prosedur penanganan pengaduan, dan pejabat pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial Covid19.
Padahal ketiadaan layanan pengaduan menyebabkan terjadinya potensi maladministrasi, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, penyalahgunaan Wewenang, konflik kepentingan, tidak memberikan pelayanan, dan keberpihakan.
Menanggapi itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal mengatakan informasi dari Ombudsman sangat bermanfaat dan akan segera ditindaklanjuti kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.
“Penyediaan transparansi data bantuan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota Ini akan menjadi instruksi Gubernur kepada Bupati Walikota nantinya,” katanya. (*/SS)
