Banyak Capim KPK Tak Lapor LHKPN, LBH Padang: Presiden Harus Turun Tangan

Banyak Capim KPK Tak Lapor LHKPN, LBH Padang: Presiden Harus Turun Tangan

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar konsolidasi soal pemilihan Capim KPK di kantor LBH Padang (Foto: Irwanda)

Langgam.id - Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar konsolidasi membahas isu pemilihan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konsolidasi ini difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Konsolidasi bertajuk “Selamatkan KPK” ini berlangsung di Kantor LBH Padang, Rabu (28/8/2019). Berbagai persoalan dalam pemilihan Capim KPK dikupas dalam pertemuan tersebut.

Setidaknya, ada 20 Capim KPK lolos profile assessment. Namun dari puluhan nama tersebut, masih banyak yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, penyerahan LHKPN sangat penting dan seharusnya dilakukan sebelum Capim KPK mendaftar.

“Tidak seharusnya lembaga antikorupsi tidak melaporkan LHKPN. Sebelum mendaftar seharusnya sudah lapor. Kami memandang seleksi Capim KPK harus ada keterbukaan,” kata Ketua Bidang Champaigner LBH Padang Diki Rafiqi kepada awak media.

Menurut Diki, proses seleksi Capim KPK sangat melenceng dari yang diharapkan. Panitia Seleksi (Pansel) harusnya rigid melihat bagaimana sosok Capim dan track record Capim itu sendiri.

“Pansel menentukan wajah KPK ke depan. Saat ini, masih ada Capim tidak lapor LHKPN. Seharusnya tidak layak masuk Capim,” katanya.

Polemik pemilihan Capim KPK ini tidak hanya datang dan dibahas oleh masyarakat sipil. Namun Badan pegawai KPK juga meminta dari proses seleksi Capim tersebut.

Sayangnya, kata Diki, Pansel tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan masyarakat sipil dan badan kepegawaian. Apalagi, penyerahan LHKPN menunjukkan integritas pejabat negara.

“Kredibilitas-nya diuji di sana. Apakah dia rajin melaporkan keuangannya setiap tahun atau tidak. Jangan-jangan sesudah terpilih Ketua atau komisioner, malah jadi tahanan KPK,” ulasnya.

Jika Capim KPK tidak menyerahkan LHKPN, lanjut Diki, hal ini akan berdampak kepada lembaga lainnya. Apalagi, lembaga yang paling banyak tidak melaporkan LHKPN berasal dari legislatif.

“Kami ingin Capim KPK bersih. Kalau terpilih dari instansi lain, lembaga lama tidak bisa intervensi penegakan pemberantasan korupsi,” katanya.

“Ke depan, Capim KPK harus bersih dan jelas track recordnya. Keluarkan saja yang bermasalah. Capim ke depan harus teruji dan tidak bisa diintervensi oleh kasus apapun,” sambung Diki.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini, Pansel telah dapat rekomendasi dari masyarakat sipil di daerah lain. “Presiden harus turun tangan dalam mengatasi persoalan ini. Tidak mungkin berharap ke Pansel saja,” pungkasnya. (Irwanda/RC)

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Pemerintah Segera Atur E-Commerce Berbasis Media Sosial
Pemerintah Segera Atur E-Commerce Berbasis Media Sosial
Pemilu Damai, Presiden Tekankan Pentingnya Kontribusi Organisasi Pemuda
Pemilu Damai, Presiden Tekankan Pentingnya Kontribusi Organisasi Pemuda
Presiden Jokowi Dorong Sinergi Asean-PBB Jaga Perdamaian Kawasan
Presiden Jokowi Dorong Sinergi Asean-PBB Jaga Perdamaian Kawasan
KTT Asean-Korsel, Jokowi Bahas Transisi Energi dan Transformasi Digital
KTT Asean-Korsel, Jokowi Bahas Transisi Energi dan Transformasi Digital
Jokowi Tekankan Penguatan Kemitraan Antarnegara Berkembang
Jokowi Tekankan Penguatan Kemitraan Antarnegara Berkembang
HUT RI, Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Khas Kesunanan Surakarta
HUT RI, Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Khas Kesunanan Surakarta