Langgam.id - Bantuan sosial untuk masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) yang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus Corona (Covid-19) belum turun. Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota masih merampungkan data masyarakat yang akan mendapat bantuan sosial.
Hal tersebut dilakukan agar tak ada kekeliruan dalam pemberian bantuan. "Biarkanlah kabupaten/kota menertibkan data. Berat itu menertibkannya, mohon dimaklumi. Lambat tidak apa-apa, tapi pasti datanya dan dapat semuanya," katanya, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (20/4/2020).
Ia mengatakan, akan percuma mengirimkan cepat bila data tidak benar. Akibatnya bisa membuat orang yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat dan orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Bantuan juga tidak boleh dobel diberikan. "Sesuai peraturan dari pusat bantuan tidak boleh dobel, harus satu-satu dapat," ujarnya.
Data presentasi gubernur menyebutkan, dari total 1.619.202 jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Sumbar, sebanyak 1.032.198 KK akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (pemprov). Dari pemerintah pusat, sumbernya dari program keluarga harapan (PKH), program sembako, prakerja, kementerian sosial dan kementerian desa.
Sisanya, masyarakat terdampak lainnya 422.888 KK (26 persen) akan dibantu oleh kabupaten dan kota, Baznas, CSR dan donatur. Di luar itu, sebanyak 163.952 KK di Sumbar yang terdiri dari ASN, TNI/Polri, pensiunan dan masyarakat mampu dinilai tidak terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat belum datang karena menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ia berharap bantuan itu juga segera datang. Pemprov sendiri, akan mengirimkan bantuan jika sudah ada data by name by adress dari pemerintah kabupaten dan kota. (*/Rahmadi)
