Awasi Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Sumbar Siagakan Posko Pengaduan

Awasi Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Sumbar Siagakan Posko Pengaduan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)

Langgam.id – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat membuka Posko Pengaduan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dan Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan pembukaan posko pengaduan merupakan bentuk komitmen Ombudsman dalam memastikan seluruh tahapan penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Adel, posko pengaduan disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun informasi terkait dugaan pelanggaran dan maladministrasi yang terjadi selama pelaksanaan SPMB maupun PMBM.

“Kami ingin memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung secara transparan, akuntabel, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026)

Selain membuka layanan pengaduan, Ombudsman Sumatera Barat juga akan melakukan pengawasan langsung ke sejumlah daerah guna memantau pelaksanaan penerimaan murid baru.

“Ini dilakukan untuk memastikan penyelenggara pendidikan menjalankan proses seleksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Pengawasan lapangan juga bertujuan mencegah munculnya berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk maladministrasi lainnya.

Adel menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya proses penerimaan murid baru yang bersih dan berintegritas.

“Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran diminta untuk segera melaporkannya kepada Ombudsman agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan posko pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanganan laporan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.

“Keberadaan posko pengaduan dan pengawasan langsung di lapangan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru yang diterapkan,” pungkasnya. (HER)

Tag:

Baca Juga

Tinjau Sekolah Rakyat di Padang, Ombudsman RI Minta Perkuat Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual
Tinjau Sekolah Rakyat di Padang, Ombudsman RI Minta Perkuat Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual
Dua Alumni UIN Imam Bonjol Terpilih Jadi Anggota Ombudsman RI 2026-2031
Dua Alumni UIN Imam Bonjol Terpilih Jadi Anggota Ombudsman RI 2026-2031
Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Walhi Sumatra Barat secara resmi melaporkan dugaan maladministrasi terkait penundaan pembongkaran bangunan hotel
Walhi Laporkan Dugaan Maladministrasi Soal Penundaan Pembongkaran Hotel di Lembah Anai ke Ombudsman
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Soal Kasus PT LIN dan KPP MAK di Pasaman Barat, Ombudsman RI Datangi Pemprov Sumbar
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang
Pengawasan Dokumen Adminduk, Ombudsman RI Kunjungi Kota Padang