Anggota DPRD Kritik Pengadaan Mobil Dinas Baru Gubernur dan Wagub Sumbar

Mobil Dinas Baru Gubernur

Gubernur Mahyeldi dan mobil dinasnya. [dok. Pemprov Sumbar]

Langgam.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Nofrizon mengkritik pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Menurutnya pengadaan mobil dinas baru di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat. Selain itu, mobil dinas baru juga dinilai bukan kebutuhan yang mendesak.

“Kurang elok rasanya kondisi sekarang ini melakukan pengadaan mobil dinas. Sangat tidak layak, kecuali tidak ada mobil lagi. Apakah selevel gubernur kekurangan mobil dinas? itu tidak masuk akal,” katanya di Padang, Senin (16/8/2021).

Baca juga: Proyek Tol Padang-Pekanbaru Ditangguhkan, Ini Tanggapan Gubernur Mahyeldi

Dia menyebut, mobil dinas yang tersedia di rumah dinas gubernur lebih dari satu. Tidak cuma satu. Dia sangat menyayangkan Gubernur dan Wakil Gubernur membeli mobil dinas di kondisi seperti ini.

Jika ada kerusakan, kata dia, harusnya mobil dinas itu diperbaiki. Apapun alasannya pengadaan mobil dinas itu menurutnya tidak bisa diterima.

“Seharusnya Gubernur bisa melakukan refocusing anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19. Pemerintah terendah wali nagari saja dia mau merefocusing, memberi bansos untuk masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pengadaan mobil dinas baru sudah dianggarkan. Ia mengungkapkan alasannya membeli mobil baru karena mobil yang lama sudah tidak bisa digunakan lagi karena remnya blong. Bahkan anggaran untuk mobil barunya lebih murah dari yang dianggarkan.

“Ya kan memang sudah dianggarkan. Bahkan saya lebih murah lagi, yang dianggarkan Rp1,4 miliar, saya beli di bawah itu,” katanya.

Baca Juga

2 Ranperda Inisiatif DPRD Sumbar, Gubernur Minta Realistis dan Berdampak ke Masyarakat
2 Ranperda Inisiatif DPRD Sumbar, Gubernur Minta Realistis dan Berdampak ke Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Gubernur Mahyeldi Lantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Sumbar Periode 2025–2031
Gubernur Mahyeldi Lantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Sumbar Periode 2025–2031
Heboh Menteri Pariwisata Widiyanti Pakai Sepatu Masuk Masjid Raya Sumbar, Begini Faktanya
Heboh Menteri Pariwisata Widiyanti Pakai Sepatu Masuk Masjid Raya Sumbar, Begini Faktanya