Langgam.id - Puluhan massa berbondong-bondong mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) di Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Senin (16/9/2019). Massa yang menamakan diri Front Perjuangan Partai Gerindra menggelar unjuk rasa atas kekecewaannya terkait penunjukan Ketua DPRD Sumbar yang dianggap melenceng.
Namun, selain lelaki dan perempuan dewasa, unjuk rasa ke Kantor DPD Gerindra Sumbar juga diikuti sejumlah anak-anak yang diduga sengaja dibawa oleh kaum ibu-ibu. Bahkan, ada juga diantara mereka yang masih berseragam sekolah.
Dari pantauan langgam.id, mayoritas massa unjuk rasa adalah kaum ibu-ibu, bapak-bapak hingga remaja. Ada yang berdiri sembari mengendong buah hatinya hingga berselonjoran di lantai sambil memeluk anak-anak. Mayoritas ibu-ibu ini mengaku, tidak bersangkut paut dengan partai Gerindra. Mereka hanya sekadar ikutan karena diajak seseorang.
“Enggak tahu demo apa. Saya enggak kader atau anggota, cuman diajak. Ikut-ikutan aja,” kata salah seorang ibu yang enggan disebutkan namanya saat diwawancarai langgam.id.
Unjuk rasa tersebut berakhir sekitar pukul 11.45 WIB. Usai menyampaikan aspirasinya, massa kemudian berjalan meninggalkan Kantor DPD Gerindra Sumbar dan kembali ke titik kumpul awal mereka di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan Andri Wijaya mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk menolak Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra tentang pemilihan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumbar. Karena adanya indikasi yang tidak benar dan tidak ada kejelasan penunjukannya.
“Para pimpinan DPRD tersebut harusnya diambil dari KSB (Ketua, Sekretaris, Bandara). Dan juga kita melihat perolehan suara yang ada di Sumbar, Dapil 1 Sumbar 98 ribu. Saya dalam hal ini tidak mendukung siapa, saya hanya ingin memberikan aspirasi dari kader Gerindra,” ujarnya.
Andri meminta Ketua DPD Gerindra Sumbar Nasrul Abit untuk bertanggungjawab atas yang telah dilakukan. Ia juga mengatakan agar Ketua Umum Prabowo Subianto dapat membrantas mafia jabatan.
“Kita mulai dari Sumbar dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lain. Kemudian kami mendesak Ketua Dewan Pembina meninjau ulang semua SK yang sudah dikeluarkan yang tidak sesuai tersebut,” pungkasnya. (Irwanda/RC)
