2 Paslon Bupati di Sumbar Ajukan Sengketa ke MK

2 Paslon Bupati di Sumbar Ajukan Sengketa ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: mkri.id)

Langgam.id-Dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Sumatra Barat (Sumbar) mengajukan Ppermohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Dua Paslon tersebut yakni, calon bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus. Kemudian paslon bupati dan wakil bupati Sijunjung nomor urut 5 Hendri Susanto-Indra Gunalan.

Seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, Herndrajoni-Hamdanus megajukan permohonan secara online pada Jumat (18/12/2020) pukul 23.14 WIB. Ia menggugat KPU Pesisir Selatan dengan didampingi Kuasa Hukumnya Ardyan, Rianda Sepriasa, dan Syamsirudin dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 65/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Panitera Muhidin.

Diketahui, Hendrajoni-Hamdanus adalah paslon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat.

Sementara di hari yang sama, Hendri Susanto-Indra Gunalan mengajukan gugatan pada pukul 23.20 WIB. Hendri Susanto menggugat KPU Sijunjung didampingi Kuasa Hukumnya Miko Kamal Cs, dengan APPP nomor: 66/PAN/AP3/12/2020 dengan Panitera Muhidin. Hendri Susanto-Indra Gunalan diusung oleh PKS dan PKB.(Rahmadi/Ela)

Baca Juga

KPU sudah mengumumkan 16 Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota DPD tahun 2024 daerah pemilihan (dapil)
Perludem: Putusan MK Hari Ini Berdampak Langsung pada Pilkada 2024
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Putusan MK Soal Persyaratan di Pilkada, Pengamat: Kocok Ulang Calon di Pilgub Sumbar Sulit Terjadi
Calon anggota DPD terpilih daerah pemilihan (Dapil) Sumatra Barat, Jelita Donal, turut menanggapi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Putusan MK Soal Pemilihan Ulang Anggota DPD Sumbar, Jelita Donal: Kita Merasa Terzalimi
MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat.
Raih Suara Terbanyak, Ini Tanggapan Cerint Irallozza Tasya Soal PSU Anggota DPD Sumbar
Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Gugatan PHPU Presiden ke MK, Ganjar: Demokrasi Harus Diselamatkan
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat