Pesan Gubernur Sumbar untuk 8 Pjs Kepala Daerah yang Baru Dilantik

Pesan Gubernur Sumbar untuk 8 Pjs Kepala Daerah yang Baru Dilantik

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Foto: Syafii/Langgam.id)

Langgam.id - Delapan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati dan Walikota di Sumatra Barat (Sumbar) dikukuhkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Mereka akan menggantikan para kepala daerah yang cuti karena ikut pilkada.

Kedelapan Pjs tersebut merupakan Pejabat Eselon II dari Pemprov Sumbar. Pjs itu nantinya akan bertugas selama 71 hari terhitung mulai besok, Sabtu (26/09/2020) hingga 5 Desember 2020.

Terkait dengan hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memperingatkan agar Pjs dapat mengelola waktu dengan baik, mengingat kedudukan mereka sebagai Pejabat Eselon II masih berlangsung.

"Karena Pejabat Sementara juga adalah Kepala SKPD Eselon II tentu punya tanggung jawab tugas. Pandai-pandai membagi waktu, pandai-pandai membagi tugas. Tuntas semuanya itu," ujar Irwan dalam pidatonya, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Kepala Daerah Cuti Pilkada, Gubernur Sumbar Lantik 8 Pjs Bupati dan Wali Kota

Irwan Prayitno juga memperingatkan kepada Pjs yang terlibat dalam pembahasan RAPBD, agar tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Pjs tersebut diminta terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi agar pembahasan RAPBD tidak tersendat.

"Rapat-rapat dengan DPRD Provinsi yang terkait dengan tugas sebagai Bappeda atau asisten itu juga harus dijalani. Jangan sampai nanti DPRD protes, tidak jalan proses pembahasan gara-gara kita tidak hadir," tukasnya.

Tidak hanya itu, Gubernur juga memperingati Pjs dalam mengambil keputusan. Seperti penandatanganan Perda dan mutasi, seluruhnya harus berdasarkan persetujuan Mendagri.

"Untuk Pjs, walapun sementara tapi tetap perannya sama, kewenangannya sama. Untuk mengganti-ganti pun harus izin sama Mendagri," kata Irwan.

Irwan Prayitno mengaku yakin para Pjs bisa melakukan tugasnya dengan baik selama Pjs tersebut dapat membagi waktu dan mengatur mekanisme kerja. "Atur waktu dan jadwal, saya yakin bisa. Buat mekanisme, buat sistem," ucapnya. (Fath/ABW)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024