Langgam.id – Aliansi BEM Sumatra Barat (Sumbar) membawa sejumlah tuntutan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/9/2026). Mereka menyoroti persoalan lahan pertanian yang rusak dan hilang akibat bencana, konflik agraria, pupuk bersubsidi, hingga regenerasi petani muda.
Koordinator aksi Nova Ramadhani mengatakan, persoalan pertanian di Sumbar tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan. Menurutnya, petani juga membutuhkan kepastian ruang untuk bertani serta dukungan agar dapat memperoleh penghidupan yang layak.
“Kami melihat persoalan pertanian di Sumbar cukup banyak. Bukan hanya persoalan lahan, tetapi juga bagaimana petani bisa kembali mendapatkan ruang untuk bertani dan memperoleh penghidupan yang layak,” kata Nova.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mempercepat pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana, termasuk di Agam, Tanah Datar, Kota Padang, dan Padang Pariaman.
Kata Nova, lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat harus segera dipulihkan. Sementara untuk lahan yang hilang secara permanen, pemerintah diminta memberikan solusi dan kepastian ruang garap bagi petani.
“Lahan-lahan pertanian yang rusak berat harus segera dipulihkan. Kemudian untuk lahan yang sudah hilang secara permanen, pemerintah harus memikirkan solusi dan kepastian ruang garap bagi petani,” ujarnya.
Mahasiswa juga menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya melalui bantuan kebutuhan sehari-hari. Petani yang kehilangan lahan dan sumber penghasilan membutuhkan dukungan ekonomi produktif agar dapat kembali beraktivitas.
“Kami meminta pemulihan ekonomi yang sifatnya jangka panjang, bukan hanya bantuan konsumsi. Petani yang kehilangan lahannya harus punya kepastian untuk kembali berproduksi,” jelasnya.
Selain pemulihan lahan, Aliansi BEM Sumbar menuntut penyelesaian konflik agraria yang melibatkan petani dan masyarakat adat dengan perusahaan.
Nova mengungkapkan, pemerintah perlu melihat persoalan tanah ulayat dan konflik agraria secara menyeluruh. Ia juga menyoroti dugaan kriminalisasi, intimidasi, dan tindakan represif yang menurut mahasiswa dialami petani dalam sejumlah konflik.
“Kami juga menuntut konflik agraria diselesaikan. Pemerintah harus melihat persoalan tanah ulayat dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Persoalan pupuk bersubsidi, harga hasil pertanian, dan rantai distribusi juga masuk dalam tuntutan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata niaga pertanian agar biaya produksi petani tidak semakin tinggi, sementara hasil panen tidak memberikan keuntungan yang memadai.
“Petani jangan sampai dibebani biaya produksi yang tinggi, sementara harga hasil pertanian tidak memberikan keuntungan yang cukup. Tata niaga dan distribusi juga harus diperbaiki,” jelasnya.
Mahasiswa selanjutnya meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pola kemitraan plasma di sektor perkebunan. Mereka juga mendorong kebijakan yang dapat menarik lebih banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Menurut Nova, regenerasi petani perlu didukung dengan akses terhadap lahan produktif, pembiayaan, permodalan, serta peluang usaha di sektor agribisnis.
“Regenerasi petani juga menjadi perhatian kami. Anak-anak muda harus diberikan akses terhadap lahan produktif, pembiayaan, permodalan, dan peluang usaha di sektor agribisnis,” ujarnya.
Di sisi lain, mahasiswa menyoroti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, termasuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
“Kami menyikapi banyak lahan-lahan pertanian yang saat ini beralih fungsi. Bahkan banyak lahan-lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi tambang-tambang,” ucapnya. (WAN)
