Langgam.id – Aliansi Nahdliyin Muda Bersatu bersama simpatisan Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumatra Barat (Sumbar), menolak pengukuhan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar hasil Musyawarah Daerah (Musda). Atas keberatan tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan dalam aksi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumbar pada Rabu (2/9/2026).
Arif Jumatul Ihsan, perwakilan massa aksi mengatakan, pihaknya meminta MUI Pusat tidak terburu-buru mengukuhkan kepengurusan MUI Sumbar hasil Musda sebelum ada penyelesaian terhadap keberatan yang telah disampaikan.
“Kami menolak pengukuhan kepengurusan MUI Sumbar hasil Musda sebelum adanya penyelesaian terhadap berbagai keberatan yang telah disampaikan,” kata Arif.
Menurutnya, MUI pusat harus terlebih dahulu melakukan evaluasi dan klarifikasi secara menyeluruh terhadap mekanisme, proses dan hasil Musda MUI Sumbar.
“Massa juga mendesak agar pihak-pihak yang menyampaikan keberatan diberikan ruang yang adil untuk menyampaikan persoalan mereka dan mendapatkan penjelasan secara objektif serta transparan,” ujarnya.
Selain itu, massa meminta MUI pusat menunda pengukuhan kepengurusan MUI Sumbar hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Arif menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut seharusnya dilakukan melalui tabayun dan musyawarah dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah, kepentingan umat, serta menjaga marwah kelembagaan MUI.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui tabayun dan musyawarah, bukan justru dilanjutkan dengan pengukuhan ketika masih ada keberatan yang belum diselesaikan,” jelasnya.
Massa juga meminta agar tidak ada pengukuhan sebelum persoalan Musda MUI Sumbar benar-benar diselesaikan. Hal itu dinilai penting untuk mencegah semakin dalamnya perpecahan dan polemik di tengah umat Islam Sumbar.
Arif menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan dilakukan dengan prinsip damai, tertib, santun serta bertanggung jawab.
“Dalam aksi ini kami tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya. (WAN)
