Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menilai pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu langkah paling efektif untuk menekan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Mahyeldi, upaya pemberantasan tambang ilegal tidak cukup dilakukan melalui penindakan di lapangan semata. Pemerintah juga harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama sejumlah aktivis di Padang, Jumat (12/6/2026).
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, sebagian besar aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat sangat bergantung pada pasokan BBM. Karena itu, pengawasan distribusi BBM dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi aktivitas pertambangan ilegal dari hulunya.
Menurut Mahyeldi, ketika distribusi BBM dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik, maka operasional tambang ilegal juga akan semakin sulit dilakukan.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ujarnya.
Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan terkait.
Ia juga menegaskan perlunya membedakan aktivitas pendulangan tradisional dengan pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda.
Menurutnya, penanganan PETI harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain pengawasan distribusi BBM, Mahyeldi menilai dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam upaya menekan aktivitas tambang ilegal yang selama ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi bencana.
“Yang kita cari adalah penyelesaian yang menyentuh akar persoalan sehingga dampaknya bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pengendalian aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat. (HER)
