Langgam.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat mengungkap sejumlah modus yang digunakan untuk menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi solar dan pertalite bersubsidi di sejumlah daerah.
Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Herianto mengatakan, berbagai temuan di lapangan menunjukkan pelaku terus mencari celah untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar di luar ketentuan yang berlaku.
“Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi hingga penyalahgunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi,” kata Helmi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Menurut Helmi, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penggunaan kendaraan tua yang telah dimodifikasi. Tangki kendaraan sengaja diperbesar sehingga mampu menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dibanding kapasitas normal.
Selain itu, petugas juga menemukan penggunaan barcode yang terdaftar sesuai nomor polisi kendaraan, tetapi tidak didukung dokumen kendaraan yang sah. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh akses pembelian BBM subsidi secara tidak semestinya.
Modus lain yang tidak kalah unik adalah penggunaan kendaraan tanpa mesin yang ditarik oleh kendaraan lain saat memasuki area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Cara ini dilakukan untuk menghindari identifikasi petugas sekaligus memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.
Helmi mengatakan, berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima. Akibatnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU masih kerap terjadi.
Menurut dia, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait terus memperkuat pengawasan guna menekan praktik penyalahgunaan tersebut.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membentuk Satgas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT, JBKP, dan LPG 3 kilogram yang bertugas melakukan pemantauan dan inspeksi di lapangan.
Pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Upaya yang dilakukan antara lain pengawasan rutin di SPBU, penguatan sistem digitalisasi distribusi BBM subsidi, serta penandatanganan pakta integritas oleh pengusaha SPBU dan agen LPG.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia meminta seluruh pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa hasil pendalaman yang dilakukan pemerintah bersama sejumlah pihak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi untuk mendukung aktivitas tambang ilegal. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak.
“BBM subsidi harus digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terpadu agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Mahyeldi. (HER)
