Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (17/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan nilai-nilai hak asasi manusia di daerah.
Pertemuan ini turut dihadiri pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian HAM, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa kedatangan Menteri HAM merupakan bentuk kemitraan strategis antara Kementerian dan pemerintah daerah. Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi dalam mengembangkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (P5 HAM) di Sumatera Barat.
“Nilai-nilai HAM sangat dekat dengan jati diri masyarakat Sumbar, yang berpegang pada falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’. Pandangan hidup ini menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan aksi HAM tiap tahun. Pada 2024, nilai capaian pelaksanaan aksi HAM di provinsi ini mencapai 85,3.
Gubernur juga menyoroti situasi keamanan selama gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah tahun lalu. Ia menyebut Sumbar tetap kondusif dan tidak terjadi aksi anarkis. Aspirasi masyarakat disampaikan melalui musyawarah dan mufakat, yang menurutnya merupakan cerminan dari budaya lokal.
Sementara itu, terkait aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar telah membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Laporan pelaksanaan program ini pada 2024 mendapat capaian akhir sebesar 89,5.
“Capaian tersebut kami harapkan terus meningkat pada tahun 2025 dengan pelaksanaan program yang lebih terarah dan kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha,” ujar Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Sumbar dalam penegakan HAM. Ia juga menyebut Sumbar kini menjadi rumah keduanya, setelah Papua dan Yogyakarta.
“Dulu Sumbar adalah rumah ketiga, tapi setelah mendengar pemaparan Pak Gubernur, mulai sekarang Sumbar menjadi rumah kedua saya,” kata Pigai.
Ia menyebut Sumbar sebagai daerah yang aman dan damai, minim konflik antar suku, ras, maupun agama. Selain itu, ia juga menyoroti kekayaan budaya Minangkabau serta kulinernya yang dikenal luas.
“Orang Minang juga banyak berperan dalam merancang dasar negara dan membangun semangat kebangsaan. Nilai-nilai itu terus diwariskan,” ujarnya.
Pigai juga menegaskan tiga mandat pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yaitu merevitalisasi regulasi tentang HAM, melindungi warga negara, serta memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan terbaik dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia.
