Langgam.id - Laju inflasi Sumatra Barat (Sumbar) pada 2018 dapat dijaga di angka terendah. Gubernur Irwan Prayitno bersama bupati dan wali kota di Sumbar menargetkan pada 2019 bisa tetap mengendalikan inflasi.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi di ruang rapat Bank Indonesia, Padang, Selasa (12/2/2019).
Berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan inflansi Sumbar selama 2018 yang diwakili oleh kota Padang dan Bukittinggi dapat dijaga di bawah rata-rata nasional.
"Inflansi Kota Padang sebesar 2,55 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,99 persen. Secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2018 hanya 2,60 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,13 persen untuk 2018," kata Irwan sebagaimana dilansir siaran pers Humas Pemprov Sumbar.
Menurutnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai akhir tahun 2018 masih akan dibayangi resiko kenaikan harga bahan makanan strategis, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, karena terganggunya produksi akibat meningkatnya intensitas curah hujan.
"Namun terjadi inflansi pada kelompok transportasi dengaan dipicunya kenaikan harga tiket angkutan udara sejak lebaran tahun 2018. Apalagi saat ini pengGuna jasa penerbangan dikenakan bagasi berbayar," kata Gubernur.
Sekarang saja, kata Gubernur, banyak pengusaha di bidang industri pariwisata yang merupakan sektor andalan Sumbar mengeluh. Sejak pengusaha hotel hingga pelaku usaha yang terlibat di bidang UMKM.
Untuk menjaga inflasi, Irwan mengharapkan, peningkatan produktivitas bahan pangan strategis khusus antara lain cabe merah, bawang merah, beras daging ayam ras dan telur.
Hal tersebut, menurutnya, menindaklanjuti kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah.
"Para kepala daerah diharapkan terus melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait dengan melakukan peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali," ujar Irwan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono menjelaskan, kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar untuk 2018 terutama, bahan makanan, bahan bakar minyak, air, listrik dan tranportasi.
Di Sumatra, menurut BPS, inflasi di Kota Padang ada di urutan ke-10 dari 23 kota yang disurvei dan di urutan ke-58 secara nasional. Sementara Bukittinggi urutan ke-4 di Sumatra dan ke-37 nasional.
Sedangkan berdasarkan komoditas, tahun 2018 adalah beras, bensin, dan bawang merah menjadi penyumbang inflansi utama dengan andil masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 6% dari total inflansi tahunan 2,60%.
"Untuk itu perlu pengendalian inflasi di setiap Kabupaten dan Kota dengan membuat progress roadmap dengan menyesuaikan program kerja OPD terkait. Roadmap pengendalian inflansi daerah harus ditandatangani dan dikirim ke Pokjanas paling lambat akhir Maret 2019," kata Endy.
Endy juga mengatakan dengan difokuskan pada pengendalian harga volatile food, seperti melanjutkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah khususnya penanganan pasokan komoditas pangan melalui penguatan swasembada pangan, peningkatan penyaluran beras, cabai merah, bawang, jagung, daging ayam dan telur.
"Keberhasilan penendalian inflansi tahun 2018 tidak lepas dari komitmen dan sinergi TPID Sumbar serta inovasi dan konsistensi upaya pengendalian gejolak harga di Sumbar," katanya. (HM)
