Langgam.id - Anggota DPRD Padang Helmi Moesim, menyampaikan peringatan terkait dugaan penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan politik dalam Pilkada Kota Padang mendatang.
Helmi yang akrab disapa Da Ay , menegaskan bahwa PKH, sebagai program bantuan sosial dari pemerintah, harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh disalahgunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah.
Isu ini katanya, mencuat setelah muncul laporan adanya dugaan pendamping PKH yang mengarahkan penerima bantuan untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilkada Padang.
"Satu bulan lalu, kami menerima laporan tentang dugaan pendamping PKH yang melakukan survei dan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih salah satu paslon. Masalah ini terus berkembang, dan yang terbaru, kami menerima informasi adanya video yang menunjukkan fasilitator PKH mengintimidasi penerima bantuan agar mendukung salah satu calon," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini, Rabu (2/10/2024),
Dalam video itu katanya, tampak seorang fasilitator PKH mengaitkan dukungan terhadap paslon tertentu. Helmi menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan.
"PKH adalah program pemerintah yang seharusnya bebas dari kepentingan politik praktis dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujar Ketua Komisi 3 DPRD Padang ini.
Helmi juga memperingatkan bahwa jika terbukti ada oknum yang menyalahgunakan PKH untuk kepentingan politik, DPRD Kota Padang akan bertindak tegas.
"Kami akan menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Jika ada bukti penyalahgunaan PKH, DPRD tidak akan tinggal diam karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegasnya.
Ia menekankan bahwa PKH dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, bukan sebagai alat politik bagi calon kepala daerah.
Helmi juga mengingatkan seluruh elemen pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan PKH agar bekerja secara profesional dan netral.
"PKH harus dikelola dengan jujur dan transparan, tanpa ada campur tangan politik. Ini bukan tempat untuk bermain politik, apalagi memanfaatkan kewenangan untuk menekan penerima bantuan," lanjutnya.
Lebih jauh, Helmi meminta Pemko Padang dan seluruh pihak terkait untuk memastikan penyaluran bantuan PKH tetap fokus pada tujuan utamanya. Yakni mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
"Kami akan terus mengawasi pelaksanaan PKH agar sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan. Jika masih ada upaya memanfaatkan program ini untuk kepentingan politik, sanksi tegas akan diberikan oleh DPRD," tuturnya. (yki)
