Langgam.id – Komisi II DPRD Kota Padang telah melakukan pemanggilan kepada direksi Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), buntut dugaan korupsi subsidi Trans Padang senilai Rp5,2 miliar. Dugaan ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus saat ini sedang diselidiki oleh Kejati Sumbar. Sejumlah pihak telah dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Penyelidikan ini berkaitan dengan temuan kelebihan pembayaran subsidi operasional sebesar Rp5.291.776.842,51 hingga Triwulan III 2025.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan, pemanggilan direksi Perumda PSM dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus membahas langkah penyelesaian atas temuan BPK tersebut. Termasuk adanya kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan.
“Kita sudah panggil PSM oleh Komisi II di rapat karena ada temuan BPK terhadap PSM,” kata Muharlion kepada Langgam.id, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, dalam pembahasan tersebut DPRD Kota Padang telah menyampaikan sejumlah solusi agar kewajiban yang muncul dari temuan BPK dapat diselesaikan.
“Salah satunya melalui mekanisme pengembalian secara bertahap karena PSM disebut tidak mampu melakukan pembayaran sekaligus,” ujarnya.
Sebagai solusi, kata Muharlion, pembayaran dilakukan dengan cara memotong subsidi yang diterima operator Trans Padang setiap bulan.
“Mekanisme tersebut direncanakan berlangsung selama satu tahun,” ujarnya.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat menyelesaikan kewajiban PSM atas temuan BPK paling lambat pada Desember mendatang.
“Jadi Desember mudah-mudahan semua selesai,” ungkapnya.
Muharlion mengaku belum mengetahui secara rinci seluruh item yang menjadi temuan BPK. Namun, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat sejumlah komponen yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pada operator.
“Detailnya juga belum saya ketahui jelas, tapi ada beberapa item temuannya, kelebihan bayar dari operatornya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dari sisi pemerintah, apabila dokumen administrasi yang menjadi dasar pembayaran telah lengkap, proses pembayaran dapat dilakukan kepada PSM.
“Namun, persoalan muncul ketika PSM harus memberikan penjelasan lebih rinci terkait komponen pembayaran tersebut,” pungkasnya. (WAN)
