Bawaslu Sumbar Sebut Sejumlah Daerah Berpotensi PSU

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) unggul di sejumlah TPS di Kota Padang

Proses penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. [foto: Wista Yuki]

Langgam.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menemukan adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah.

Ketua Bawaslu Sumbar Alni mengatakan, adanya potensi PSU tersebut berdasarkan temuan-temuan di lapangan hasil monitoring pengawas pemilu. Potensi PSU itu ada di berbagai daerah.

“Kami masih mengumpulkan laporan-laporan dari pengawas pemilu dari berbagai daerah di Sumbar,” tambah Alni, dicuplik dari InfoPublik Padang, Jumat (16/2/2024).

Ia menjelaskan, potensi PSU disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain pemilih yang tidak berhak memilih diberikan kesempatan memilih oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini terjadi di beberapa daerah, seperti Tanah Datar. Lalu, pembukaan kotak suara tidak sesuai aturan. KPPS merusak surat suara.

“Ada pemilih yang tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), sehingga tidak berhak memilih,” katanya.

Bawaslu Sumbar masih melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk menentukan apakah benar-benar terjadi pelanggaran yang mengarah pada PSU.

Untuk mekanisme pelaksanaan PSU, Bawaslu Sumbar akan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara teknis, yaitu PPK atau KPU Kabupaten/Kota. KPPS akan mengusulkan PSU kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK mengusulkan PSU kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota kemudian yang akan menentukan hari pelaksanaan PSU.

Ia mengaku belum memiliki data pasti banyaknya TPS yang berpotensi PSU. Bawaslu Sumbar masih melakukan review untuk melihat potensi PSU di beberapa daerah.

Bawaslu kabupaten/kota diminta membuat kronologis jika ada potensi PSU. Dari kajian review dan kronologis, Bawaslu akan melakukan proses untuk menentukan apakah akan mengeluarkan rekomendasi PSU atau tidak.

Sementara Komisioner KPU Sumbar Hamdan mengaku sampai saat ini belum menerima rekomendasi pelaksanaan PSU dari pengawas pemilu.

“Kalau nanti ada rekomendasi dari Bawaslu, akan kami pelajari kemudian diambil keputusan bersama KPU kabupaten/kota dilaksanakan PSU atau tidak,” pungkasnya. (*/Yh)

Baca Juga

Anggaran DPRD Sumbar 2026 disorot
Anggaran Janggal Miliaran Rupiah DPRD Sumbar
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran ratusan juta untuk pengadaan barang rumah tangga dan elektronik di rumah dinas gubernur
Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP