Mahasiswa UIN Bukittinggi yang Tolak Kehadiran Gubernur Mahyeldi Saat PBAK Disidang

Mahasiswa UIN Bukittinggi yang Tolak Kehadiran Gubernur Mahyeldi Saat PBAK Disidang

Aksi mahasiswa UIN Bukittinggi tolak kehadiran Gubernur Sumbar Mahyeldi saat kegiatan pengenalan mahasiswa baru. (Foto: screenshot video viral)

Langgam.id – Sejumlah mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang menolak kehadiran Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah pada saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru beberapa waktu lalu kini berujung disidang.

Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki mengatakan, ia bersama teman-temannya mendapatkan pemangilan sidang kode etik mahasiswa. “Kami yang mendapatkan pemangilan sidang kode etik itu ada 15 orang,” tuturnya dihubunggi langgam.id, Rabu, (8/11/2033) sore.

Lanjutnya, kami di sidang satu persatu dan saat ini proses sidang sedang berjalan. “Hari ini sidangnya beda-beda, yang belum sidang itu ada 4 orang lagi. Dari 15 orang itu saya salah satunya,” lanjutnya.

Kata Zaki, dirinya saat ini masih menunggu keputusan dari sidang tersebut. “Tadi, Rabu, (8/11/2023) saya sudah disidang selama 1 jam 15 menit. Keputusan sidang belum keluar, kabarnya akan diumumkan serentak untuk kami 15 orang ini,” tuturya.

“Katanya, dalam persidangan tadi kami dikatakan melangar beberapa kode etik, salah satunya mengganggu kegaiatan akdemik,” ujarnya.

Lanjutnya, bagaimanapun hasilnya kita serahkan pada putusan sidang, hanya saja kami menilai tindakan kampus mengenai persoalan ini terlalu jauh dan membatasi ruang berpendapat bagi mahasiswa.

“Apapun hasilnya kita serahkan kepada putusan sidang, hanya saja hal seperti ini sudah membatasi ruang berpendapat bagi kami,” tuturnya.

Terkait hal itu, langgam.id sudah menghubunggi pihak kampus UIN UIN Sjech M. Djamil, namun hingga belum bisa memberikan keterangan.
Diketahui, penolakan Gubernur Sumbar Mahyeldi kala itu untuk memberikan atensi kepada Gubernur Sumbar untuk segera menyelesaikan konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pasaman Barat.

Kejadin itu terjadi Selasa (22/8) sekitar pukul 15.00 WIB hingga vidio penolakan itupun viral dimedia sosial. Vidio itu memperlihatkan orasi yang disampaikan disambut riuh ribuan mahasiswa dan juga terlihat spanduk bertulisan ‘tuntaskan isu PSN Pak Gubernur, #Hamdilarang’ . (LSM/Fs)

Tag:

Baca Juga

Proses Belajar Mengajar di SMPN 41 Padang Ditunda hingga Senin
Proses Belajar Mengajar di SMPN 41 Padang Ditunda hingga Senin
4 Hari Pascabanjir, Proses Belajar Mengajar di SMPN 41 Padang Belum Bisa Dimulai Hari Ini
4 Hari Pascabanjir, Proses Belajar Mengajar di SMPN 41 Padang Belum Bisa Dimulai Hari Ini
Langgam.id - Penganugerahan gelar kehormaan atau Gelar Sangsako di Ranah Minang telah berlaku sejak abad ke-17 atau sekitar tahun 1684.
Bupati Agam Diminta Tak Campuri Urusan Lembaga Adat
Kemunafikan Kaum Maskulin
Kemunafikan Kaum Maskulin
Bupati Tanah Datar: Groundbreaking Sekolah Rakyat Direncanakan September
Bupati Tanah Datar: Groundbreaking Sekolah Rakyat Direncanakan September
Perkuat Tata Kelola PBJ, Pemkab Dharmasraya Bekali OPD Pemahaman Regulasi dan Mitigasi Risiko Hukum
Perkuat Tata Kelola PBJ, Pemkab Dharmasraya Bekali OPD Pemahaman Regulasi dan Mitigasi Risiko Hukum