Presiden Setujui Pembentukan Inpres Terkait Air Minum

Tagihan 6.606 Pelanggan PDAM di Payakumbuh Digratiskan

Ilustrasi kran air (Foto: Istimewa)

Langgam.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Senin, 23 Oktober 2023, di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) terkait air minum.

"Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk Inpres (Instruksi Presiden) air minum," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya kepada awak media usai rapat, dikutip Langgam, Selasa (24/10/2023).

Suharso juga menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga tahun 2023, baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah.

"Nah gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya," ungkap Suharso.

Suharso menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Presiden menginstruksikan agar rumah-rumah yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi.

"Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," ucap Suharso. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

Investasi Sejak Dini
Semester Pertama 2024, Pemko Padang Catat Investasi Tembus Rp2,02 Triliun
Tak Hanya Internal, Klinik Mediska Padang Milik KAI Berikan Layanan Kesehatan untuk Umum
Tak Hanya Internal, Klinik Mediska Padang Milik KAI Berikan Layanan Kesehatan untuk Umum
SIG dan BTN Berkolaborasi Bangun Rumah Terjangkau dan Ramah Lingkungan
SIG dan BTN Berkolaborasi Bangun Rumah Terjangkau dan Ramah Lingkungan
Konflik Lahan Kapa dan PT PHP I di Pasaman Barat, GTRA Sebut HGU Aktif hingga 2034
Konflik Lahan Kapa dan PT PHP I di Pasaman Barat, GTRA Sebut HGU Aktif hingga 2034
Sebanyak lima lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, dibongkar
Gunakan Fasum, 5 Lapak PKL di Padang Dibongkar Satpol PP
Pemko Padang mengklaim jumlah penduduk miskin di kota tersebut pada 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan 2023 lalu
Pemko Klaim Angka Kemiskinan di Kota Padang Turun di 2024