Langgam.id - Wali Kota Hendri Septa memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah di Istana Negara. Sejumlah strategi disiapkan Pemko Padang.
"Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa langkah dalam rangka pengendalian inflasi dan menekan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM ini," kata Hendri Septa dalam keterangan resmi yang diterima Langgam.id, Minggu (18/9/2022).
Langkah itu, diantaranya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, operasi pasar di setiap kecamatan, dan pelaksanaan gerakan menanam cabe. Kemudian, lanjut Hendri Septa, pelaksanaan program kegiatan padat karya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Pemko Padang juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,1 miliar untuk pemberian subsidi transportasi. Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2022.
Anggaran Rp7,1 miliar juga diperuntukan untuk pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin, bagi pelaku usaha mikro, dan nelayan. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan angka inflasi di Kota Padang.
Diketahui, Wali Kota Padang Hendri Septa menghadiri rapat pengendalian inflasi daerah di Istana Negara pada Senin (12/9/2022). Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu mengalokasikan APBD untuk menyelesaikan persoalan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Infalasi Tahun Anggaran 2022. Peratuan itu ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Mendagri RI Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Presiden mengimbau kepala daerah tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan SE dari Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Gunakan APBD Tekan Laju Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM
"Payung hukumnya sudah jelas. Asal, penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin muncul akibat penyesuaian harga BBM," kata Presiden.
—
