Tanggapi Saran Mahyeldi Soal Pupuk Organik, SPI Sumbar: Ini Bukan Programatik, Tapi Gerakan

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan.

Ilustrasi (Foto: Mel Green FR/pixabay.com)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan mengubah kebiasaan.

Langgam.id – Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ajakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) terkait penggunaan pupuk organik kepada para petani percuma jika adanya upaya mengubah mindset melihat pupuk organik. Bahkan, catatan SPI, ajak itu sudah berlangsung sejak dua dekade terakhir, tapi tak ada hasil.

Sebelumnya, Mahyeldi Ansharullah menyarankan agar petani beralih ke pupuk organik di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dia mendorong sistem pertanian terintegrasi, dengan menyandingkan peternakan sebagai penghasil pupuk organik.

Ketua SPI Sumbar, Rustam Effendi mengatakan, pangkal persoalan enggannya petani beralih ke pupuk organik, karena sudah terbiasa dimanjakan oleh pupuk bersubsidi sejak tahun 1980-an.

“Sejak tahun 80-an subsidi pupuk, sehingga petani kecanduan. Agriinput dari pabrik menjadi kecanduan bagi petani. Pekerjaan jadi praktis dan mudah didapat,” ujar Rustam kepada langgam.id, Senin (9/5/2022).

Menurut Rustam, hal itu membuat banyak petani sangat pragmatis dengan tujuan peningkatan hasil panen. “Jadi, tidak bicara lagi soal agriculture atau pertanian itu sebagai budaya,” ungkapnya.

Ajakan gubernur itu, lanjut Rustam, bukan perkara mudah jika ingin menyasar banyak petani. “Ini adalah upaya mengubah kebiasaan yang sudah 40 tahun dilakukan. Ini adalah upaya serius,” tegasnya.

Dikatakan Rustam, penggunaan pupuk organik harus dijadikan sebuah gerakan. “Ini bukan programatik, tapi gerakan. Sebenarnya sejak tahun 2000-an sudah digemakan penggunaan pupuk organik,” paparnya.

Yang perlu dibangun, sebut Rustam, adalah cara pikir. Mindset petani terhadap pupuk organik sebagai gerakan untuk penyelamatan petani itu sendiri.

“Penyelamatan tanah, qlam sekitar dan juga konsumen. Program pupuk organik sudah dilakukan sejak tahun 2000. Seperti Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dengan biaya Rp 900 juta-Rp1 miliar per unit. Karena itu programatik, habis program, organik juga ditinggalkan,” ucapnya.

Rustam menambahkan, perlu adanya kolaborasi pemerintah dengan sejumlah organisasi petani agar penggunaan pupuk organik dapat menjadi gerakan.

Baca juga: Keluhan Pupuk Subsidi, Gubernur Sumbar: Ganti dengan Kompos dan Pupuk Kandang

“Gerakan ini tidak hanya jangka pendek. Minimal lima tahun, karena jangka pendek terbukti selama ini, selesai program kemudian organik ditinggalkan,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Sekolah Rakyat Terbesar di Indonesia Dibangun di Tanah Datar, Keluarga Dony Oskaria Hibahkan Lahan 16 Hektar
Sekolah Rakyat Terbesar di Indonesia Dibangun di Tanah Datar, Keluarga Dony Oskaria Hibahkan Lahan 16 Hektar
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto saat memberikan penjelasan tentang izin pertambangan rakyat.
Solar Langka, Dinas ESDM Sumbar Dorong Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran 
Ilustrasi kekerasan anak. (Dok. Istimewa)
10 Fakta Mencemaskan Kekerasan Anak di Sumbar yang Naik Drastis, Korban Dilecehkan hingga Disiksa Ayah Kandung
Khairul Jasmi. (Foto: Do. Probadi)
Tutup Saja Jalan Lembah Anai, Ada Jalur Lain Sejak Zaman Belanda
Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat meninjau bangunan rangka besi hotel di Lembah Anai, pada Senin 16 Februari 2026.
Tarik Ulur Pembongkaran Bangunan Lembah Anai, dari Maladministrasi hingga Putusan Sela 
Peserta antusias mengikuti seminar. (Foto: Istimewa)
HGI Dorong Literasi Digital sebagai Benteng Generasi Muda