Alfiandri, Demonstran yang Protes Ajakan Anggota DPRD Sumbar Turunkan Jokowi

Alfiandri, Demonstran yang Protes Ajakan Anggota DPRD Sumbar Turunkan Jokowi

Alfiandri saat menyanggah ajakan anggota DPRD Sumbar Hidayat untuk menurunkan Jokowi dalam video yang beredar (ist)

Langgam.id Sebuah video berisi ajakan menantang mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral di media sosial (medsos). Kata-kata “pembakar” semangat demonstrasi itu dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Hidayat, ketika menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumbar, Rabu (26/9/2019) kemarin.

Dalam cuplikan video itu, Hidayat mengajak mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ajakan tersebut sontak dijawab teriakan sepakat oleh puluhan mahasiswa yang berada di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Namun, salah seorang peserta aksi yang diketahui bernama Alfiandri, tampak membantah pernyataan Hidayat. Ia justru mengingatkan rekannya agar tidak kehilangan fokus dalam aksi penolakan RUU KPK dan RUU KUHP.

“Kawan-kawan, ingat tujuan kita ke sini. Jangan terprovokasi, tujuan kita tidak ada turunkan Jokowi,” katanya dalam cuplikan video pertemuan yang berlangsung saat aksi demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sumbar.

Alfiandri membenarkan bahwa benar ia yang membantah Hidayat dalam video tersebut. Saat itu, ia ikut dengan rombongan aksi dan bukan sebagai mahasiswa, namun sebagai Aliansi Masyarakat Sipil Sumbar.

Ia membenarkan kejadian itu saat anggota DPRD melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa. Dia menyanggah Hidayat karena itu tidak termasuk tuntutan di dalam aksi.

“Itu kan bukan tuntutan kita. Sebelumnya di luar sudah kita bacakan tuntutan. Tidak ada itu, jadi kita tolak,” katanya saat dihubungi langgam.id, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, tindakan Hidayat tidak pantas dilakukan sebagai salah seorang anggota DPRD. Seharusnya anggota DPRD sesuai tugasnya mewakilkan suara masyarakat banyak. Saat itu yang disuarakan soal kebakaran hutan, RUU KUHP, undang-undang KPK, dan yang lain. Tidak ada soal menurunkan presiden.

“Mahasiswa tidak diberikan kepastian tentang kepastian tuntuannya itu. Tapi malah digiring kepada yang lain,” katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa menilai sendiri pernyataan Hidayat. Sedangkan dirinya hanya berusaha membicarakan apa yang menjadi tuntutan. Saat itu, mahasiswa juga terpancing menerima dengan menyatakan berani menurunkan Jokowi. Namun, sanggahannya mendapat respon yan baik dari mahasiswa.

“Sebagian lagi terdiam dengan perkataan saya. Akibat spontan perkataan anggota DPRD begitu, spontan juga mahasiswa menyatakan berani,” katanya.

Lantas, sanggahannya tidak kembali dijawab oleh Hidayat. “Setelah itu pembicaraan mahasiswa dan anggota DPRD kembali fokus pada tuntutan,” katanya. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Humas DPRD)
Antisipasi Kecelakaan Truk Berulang di Jalan Sumbar, Pengawasan Uji KIR Harus Diperketat!
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Ig Donihy.01)
DPRD Sumbar Desak Peran Serius Jembatan Timbang, Cegah Kecelakaan Truk Muatan Berat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda