Alfiandri, Demonstran yang Protes Ajakan Anggota DPRD Sumbar Turunkan Jokowi

Alfiandri, Demonstran yang Protes Ajakan Anggota DPRD Sumbar Turunkan Jokowi

Alfiandri saat menyanggah ajakan anggota DPRD Sumbar Hidayat untuk menurunkan Jokowi dalam video yang beredar (ist)

Langgam.id - Sebuah video berisi ajakan menantang mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral di media sosial (medsos). Kata-kata “pembakar” semangat demonstrasi itu dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Hidayat, ketika menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumbar, Rabu (26/9/2019) kemarin.

Dalam cuplikan video itu, Hidayat mengajak mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ajakan tersebut sontak dijawab teriakan sepakat oleh puluhan mahasiswa yang berada di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Namun, salah seorang peserta aksi yang diketahui bernama Alfiandri, tampak membantah pernyataan Hidayat. Ia justru mengingatkan rekannya agar tidak kehilangan fokus dalam aksi penolakan RUU KPK dan RUU KUHP.

“Kawan-kawan, ingat tujuan kita ke sini. Jangan terprovokasi, tujuan kita tidak ada turunkan Jokowi,” katanya dalam cuplikan video pertemuan yang berlangsung saat aksi demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sumbar.

Alfiandri membenarkan bahwa benar ia yang membantah Hidayat dalam video tersebut. Saat itu, ia ikut dengan rombongan aksi dan bukan sebagai mahasiswa, namun sebagai Aliansi Masyarakat Sipil Sumbar.

Ia membenarkan kejadian itu saat anggota DPRD melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa. Dia menyanggah Hidayat karena itu tidak termasuk tuntutan di dalam aksi.

“Itu kan bukan tuntutan kita. Sebelumnya di luar sudah kita bacakan tuntutan. Tidak ada itu, jadi kita tolak," katanya saat dihubungi langgam.id, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya, tindakan Hidayat tidak pantas dilakukan sebagai salah seorang anggota DPRD. Seharusnya anggota DPRD sesuai tugasnya mewakilkan suara masyarakat banyak. Saat itu yang disuarakan soal kebakaran hutan, RUU KUHP, undang-undang KPK, dan yang lain. Tidak ada soal menurunkan presiden.

“Mahasiswa tidak diberikan kepastian tentang kepastian tuntuannya itu. Tapi malah digiring kepada yang lain,” katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa menilai sendiri pernyataan Hidayat. Sedangkan dirinya hanya berusaha membicarakan apa yang menjadi tuntutan. Saat itu, mahasiswa juga terpancing menerima dengan menyatakan berani menurunkan Jokowi. Namun, sanggahannya mendapat respon yan baik dari mahasiswa.

“Sebagian lagi terdiam dengan perkataan saya. Akibat spontan perkataan anggota DPRD begitu, spontan juga mahasiswa menyatakan berani,” katanya.

Lantas, sanggahannya tidak kembali dijawab oleh Hidayat. “Setelah itu pembicaraan mahasiswa dan anggota DPRD kembali fokus pada tuntutan,” katanya. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai jenis sogokan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurutnya Kota
Ketua DPRD Sumbar Ajak Warga Payakumbuh Bijak dalam Menentukan Sikap dalam Pilkada
Bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan
Tingkatkan Sinergi Kabupaten/Kota, Forum Bagian Persidangan DPRD se-Sumbar Bakal Dibentuk
Meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, merupakan upaya untuk membentengi generasi muda dari maraknya pekat
Ketua DPRD Sumbar: Ramaikan Masjid Agar Bisa Bentengi Generasi Muda dari Pekat
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda