Langgam.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan masa tanggap darurat bencana akan berakhir pada 10 Maret mendatang. Ia meminta kepada pemerintah daerah dan juga para pihak terkait agar dapat segera mempercepat proses validasi data pengungsi.
“Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu,” ucap Menko PMK, saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (3/3).
Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 dengan kedalaman 10 km mengguncang wilayah Provinsi Sumbar pada Jumat (25/2) dengan titik episenter gempa berada di Pasaman. Gempa juga dirasakan lima kabupaten lain yang turut terdampak dan sampai saat ini masih seringkali terjadi gempa susulan namun dengan kekuatan magnitudo yang lebih lemah.
Adapun data total korban per-2 Maret 2022 pukul 21.00 WIB, 13 orang menunggal dunia, 29 luka berat, 86 luka ringan, 15.553 jiwa mengungsi. Sementara infrastruktur terdampak 3.094 rumah rusak, 29 rumah ibadah, 33 sekolah, 10 fasilitas layanan kesehatan, dan 5 perkantoran.
Dijelaskan Menko PMK, para pengungsi nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang tunggu. Bantuan uang sebesar Rp500 ribu per-KK perbulan itu diberikan selama berada di hunian sementara sambil menunggu nantinya hunian tetap akan kembali dibangun.
“Percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas umum juga sangat dibutuhkan. Dengan begitu kita harapkan tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepat mungkin,” imbuh Muhadjir.
Berdasarkan hasil pantauan selama kunjungan, pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan dan pemulihan dini sudah berjalan baik. Hanya sarana untuk kebersihan, sanitasi, dan MCK di tempat pengungsian masih belum tercukupi.
“Tadi saya langsung telpon ke Pak Sekjen KemenPUPR untuk bisa segera disiapkan oleh PUPR, di samping tentu saja ada bantuan-bantuan dari instansi. Mungkin saja termasuk TNI/Polri, kalau ada MCK mobile yang bisa ditarik untuk mendukung kebutuhan MCK di tempat-tempat pengungsi, agar segera dikirim,” tuturnya.
“Insya Allah nanti malam tim dari KemenPUPR sudah akan datang ke sini untuk mendata kebutuhan-kebutuhan MCK karena ini memang sangat mendesak. Kemudian saya mohon juga ada kepastian-kepastian kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tadi di beberapa lokasi saya lihat sudah cukup bahkan berlebih, hanya distribusinya saja yang perlu disinkronkan,” lanjutnya, sebagaimana dicuplik dari kemenkopmk.go.id.
Ia menambahkan bahwa bantuan diharapkan tidak hanya datang dari kabupaten/kota di Provinsi Sumbar, tetapi juga dari provinsi lain terutama yang berdekatan seperti Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk kebutuhan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Antara jumlah korban yang membutuhkan dengan bantuan yang disediakan juga harus imbang. Terutama menyangkut kebutuhan anak-anak balita yang mengungsi di tenda harus benar-benar terpenuhi termasuk pengungsi rentan seperti ibu hamil dan lanjut usia (lansia).
Memastikan Anak Sekolah
Dalam situasi pascabencana, kata Menko PMK, anak-anak yang menjadi korban juga harus dipastikan tetap mengenyam pendidikan. Meskipun berada di pengungsian namun proses pembelajaran diharapkan bisa berjalan lancar dan terfasilitasi dengan baik.
“Nanti tahapnya untuk anak-anak ini tentu saja didata. Sekolahnya di mana, kondisi sekolahnya gimana, rusak berat atau rusak ringan, masih bisa digunakan atau tidak untuk tatap muka. Kalau sudah tidak bisa digunakan nanti akan dipasang tenda. Kemendikbud punya tenda cukup banyak,” cetus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Menyambung, Wakil Bupati Pasaman Barat mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan sudah mengambil beberapa langkah cepat termasuk untuk menjamin anak-anak yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat dapat tetap bersekolah.
“Tadi sudah ada beberapa sekolah dan kita akan ambil langkah cepat. Sudah kita data sekolah yang ada di Kajai dan Simpang Timbo Abu, selanjutnya nanti akan kita lakukan pembelajaran bersama bagi anak-anak sekaligus untuk memulihkan trauma. Insya Allah ini akan kita laksanakan secepat mungkin,” pungkas Wabup.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK turut menyampaikan sejumlah bantuan, diantaranya dari Tim Koordinasi Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Kemenko PMK berupa 500 paket sembako dan 250 paket hygene kit. Selain itu, bantuan dari BNPB berupa selimut, matras, tenda, dan makanan siap saji. Bantuan Kemendikbud yaitu paket pendidikan dan paket hygine kit serta dari Kemensos bantuan 1.000 terpal gulung beserta santunan ahli waris 2 orang masing-masing Rp15 juta.
Sebagai informasi, beberapa titik lokasi terdampak gempa yang dikunjungi Menko PMK yaitu Masjid Raya Kajai, SDN 22, MAN 4, Posko Kampung Tengah Jorong Pasa Lamo, Pos Koordinasi Penanggulangan Bencana MDMC Muhammadiyah Sumbar di Komplek SMP Al-Azhar Muhammadiyah Sukamenanti, Posko Pengungsian di Kantor Bupati Pasaman Barat.
Selanjutnya, Menko PMK juga meninjau lokasi terdampak dan posko pengungsian di Desa Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Ia pun berkoordinasi diantaranya dengan KemenPUPR untuk dapat segera membangun fasilitas umum terutama MCK.
