Fraksi Gerindra Tarik Diri Jadi Pengusul Hak Angket Gubernur

Dua fraksi di DPRD Sumbar menarik diri jadi pengusul hak angket kepada Gubernur Mahyeldi. Keputusan disampaikan lewat rapat paripurna

Anggota DPRD Sumbar Hidayat. [foto: dok. DPRD Sumbar]

Langgam.id - Dua fraksi di DPRD Sumatra Barat (Sumbar) menarik diri jadi pengusul hak angket kepada Gubernur Mahyeldi. Keputusan disampaikan lewat rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar, Senin (10/1/2022).

Fraksi yang mengundurkan diri yaitu Gerindra dan Fraksi PKB & PDIP lewat rapat paripurna. Keputusan pengunduran diri sebagai pengusul diterima oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat yang merupakan salah satu fraksi pengusul hak angket menjelaskan tujuan hak angket adalah agar gubernur hati-hati dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan kepentingan publik.

"Kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengaku dekat dan merongrong gubernur agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan," katanya.

Waktu mencuatnya masalah ini jadi perhatian hingga tingkat nasional empat bulan lalu, tentu Gerindra merasa ini adalah harga diri Sumbar. Gerindra menilai pesan itu sudah tersampaikan kepada gubernur.

"Ternyata pesan itu sudah dilakukan oleh gubernur, setidaknya hari ini kami tidak lagi menerima laporan atau informasi ada surat-surat serupa yang diterbikan oleh gubernur," katanya.

Selain itu, sekarang Gerindra juga tidak lagi melihat ada orang yang mengaku dekat dengan gubernur yang merongrong gubernur mendorong terjadinya pelanggaran peraturan.

Gerindra juga beralasan tidak ada keinginan politik yang jahat dan transaksional seperi adanya tuduhan melakukan impeachment kepad gubernur. Gerindra ingin politik yang solutif dan konstrukti sesuai arahan Ketua DPD Gerindra Andre Rosiade.

"Kami tetap dalam komitmen perjuangan politik yang solutif dan konstruktif kepada gubernur demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan sesuai tujuan, contohnya kami meminta evaluasi proyek yang mangkrak di Sumbar," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, DPRD Sumbar resmi mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar pada 14 September 2021 lalu.

Hak angket diajukan karena ada surat sumbangan dengan kops surat Bappeda dengan tanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Hak angket diusulkan oleh 17 anggota DPRD dengan tiga fraksi dan satu partai. Tiga fraksi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDIP & PKB.

Baca juga: Sudah Lewat 1 Bulan, DPRD Sumbar Belum Jadwalkan Paripurna Hak Angket Gubernur

Kemudian ditambah dengan satu partai yaitu Partai Nasdem. Diketahui Nasdem sendiri tergabung dalam Fraksi Nasdem & PPP.

Dengan pengunduran diri ini, maka tinggal Demokrat sebagai pengusul. Namun tidak lagi memenuhi syarat karena usulan harus minimal dua fraksi dengan 10 orang anggota DPRD.


Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

KAI, kereta padang pariaman
Gubernur Sumbar: Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api Sudah Masuk RPJP
Permudah Warga Bayar Pajak, Gubernur Sumbar Rilis Program Tabungan Pajak
Permudah Warga Bayar Pajak, Gubernur Sumbar Rilis Program Tabungan Pajak
Sumbar dan Infrastruktur: 'Baitu-baitu Juo'?
Sumbar dan Infrastruktur: 'Baitu-baitu Juo'?
Langgam.id - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, kawasan Sitinjau Lauik harus segera dibenahi dan Flyover dibangun tahun 2023.
Tender Flyover Sitinjau Lauik, Gubernur Sumbar Bentuk Tim Percepatan
Pemprov Janji Dukung BNN dalam Penanggulangan Narkoba di Sumbar
Pemprov Janji Dukung BNN dalam Penanggulangan Narkoba di Sumbar
Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Padang (PSDKU UNP) rencananya akan dibuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pengendalian Sampah Selama Lebaran, Gubernur Sumbar Keluarkan Edaran