Pemerintah Targetkan Sumbar Bebas Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Kemiskinan ekstrem sumbar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar [dok.Humas Sumbar]

Langgam.id – Kemiskinan ekstrem di desa atau nagari di Sumatra Barat (Sumbar) akan dientaskan secara bertahap sehingga ditargetkan menjadi nol persen pada 2024.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat mengunjungi Sumbar, Jumat (27/8/2021).

“Kuncinya adalah menggerakkan perekonomian di desa karena itu kita fokus pada desa wisata, BUMDes. Akhirnya akan bermuara pada percepatan penurunan kemiskinan,” kata Abdul Halim

Ia mengatakan, program itu juga akan menyentuh semua provinsi termasuk Sumbar, sehingga pada 2024 tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Indonesia.

Ia menjelaskan, ada dua langkah mewujudkan program tersebut. Pertama,  mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.

Baca juga: Nasrul Abit Akan Dimakamkan di Air Haji Pesisir Selatan

Kedua, peningkatan pendapatan dengan mendorong perekonomian di desa melalui berbagai program seperti Desa Wisata maupun BUMDes.

Sementara itu, program itu sejalan dengan struktur kemasyarakatan dan pemerintahan di Sumbar.

Ia menyebut di Sumbar potensi terbesar itu memang berada di nagari. “Karena itu selalu kita sampaikan jika ingin membangun Sumbar, harus dimulai dari nagari,” ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai program telah menyentuh nagari seperti Dana Desa. Meski secara nasional pencairan program itu sudah masuk 10 besar, namun masih ada beberapa daerah yang kurang maksimal.

Baca Juga

Massa berunjuk rasa di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (22/7/2026) siang.
Massa Demo Kejati Sumbar, Tuntut Kajati Dicopot
Ilustrasi kebakaran
Kebakaran Pasar Kayu Tanam, 15 Toko Hangus Dilalap Api
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Masyarakat Nagari Kubang Putiah Agam menolak trase Tol Sicincin-Bukittinggi. (Dok. Saluak Kreasi)
Pemerintah Batalkan Trase Tol Sicincin Bukittinggi yang Lewati Kubang Putiah
Suasana proses belajar mengajar di MAN 3 Padang, Rabu (15/7/2026).
Usai Insiden Bom Rakitan, Aktivitas Belajar di MAN 3 Padang Kembali Normal