Langgam.id – Ahli Epidemiologi dari Universitas Andalas, Defirman Djafri memberikan rapor merah dalam penanganan covid-19 pada 100 hari kerja Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Padahal saat dilantik, percepatan penanganan pandemi menjadi prioritas pasangan ini.
Bahkan Defirman berpendapat, penanganan covid-19 di era kepimpinan gubernur dan wakil gubernur sekarang sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan angka kematian tertinggi terjadi pada Mei 2021.
Sebelumnya, angka kematian tertinggi terjadi pada Oktober 2020 sebanyak 135 orang dalam sebulan. Data Defirman, pada bulan Mei 2021 angka kematian tersebut tembus 200 orang sebulan.
“Jadi kalau dikasih nilai rapor 1-10, (kepemimpinan Mahyeldi dan Audy) ini belum apa-apa. Tidak ada bentuk akselerasi, ini menjalankan, bahkan lebih buruk dari sebelumnya,” kata Defirman dihubungi Langgam.id, Senin (7/6/2021).
Baca juga: Buku 100 Hari Kerja Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy Diluncurkan
Selain itu, kata dia, dari segi kesadaran diri dan kepedulian kepala daerah hanya berjalan seperti biasa. Remote kontrol penanganan covid-19 saat ini diserahkan kepada masyarakat.
“Dari segi awareness dan peduli, berjalan seperti biasa. Remote kontrol diserahkan ke masyarakat bukan kepala daerah atau provinsi, kabupaten/kota,” jelasnya.
“Kalau diserahkan ke masyarakat saja, lihat saja. Kadang tidak percaya saja angka-angka, padahal warning sudah disampaikan,” sambungnya.
Defirman mengakui dirinya belum membaca bagaimana laporan 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur terkhusus soal penanganan covid-19. Hanya saja, penilaiannya penanganan kepemimpinan sekarang terkesan kurang serius.
“Saya melihat secara penanganan dibedakan dengan pemimpin yang sebelumnya, memang ini kurang serius saya melihat. Karena keseriusan bisa dilihat dari awareness dari kepala daerah itu sendiri untuk mengakselerasikan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah saat ini penanganan covid-19 diambil alih oleh wakil gubernur. Bahkan dari narasi yang diterima menyebutkan penanganan diambil alih kapolda.
Begitupun soal koordinasi dengan Forkompinda, beberapa kali hanya diwakili wakil gubernur. Padahal kehadiran kepala daerah menjadi kunci dalam penanganan covid-19.
“Tidak hanya bicara respon saja, tapi juga melihat bagaimana bisa menggerakkan di bawah level provinsi tentu kabupaten/kota untuk mengkritisi penanganan covid-19,” kata dia.
Defirman juga mempertanyakan terkait anggaran dalam penanganan covid-19. Apakah refocusing salah satu penyebab menjadi penanganan kurang maksimal.
“Saya berharap, ke depan dengan kepimpinan, memang ini tidak menjadi visi misi kepala daerah provinsi ini. Tapi ini adalah amanah pak presiden. Karena penanganan covid-19 menjadi target di dalam keberhasilan kepala daerah mengakselerasikan pembangunan dan juga ekonomi,” tuturnya. (Irwanda/Ela)
