Langgam.id - Pemerintan Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat menargetkan penataan terhadap 789,89 hektar kawasan kumuh untuk dijadikan pemukiman yang layak. Kawasan tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota yang ada di wilayah itu.
Penataan kawasan kumuh tersebut merupakan salah satu program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Balai Cipta Karya.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, untuk mewujudkan program tersebut, akan mengundang Dirjen Cipta Karya untuk membahas penataan kawasan kumuh tersebut.
“Nanti kita akan melakukan rapat, kita juga minta partisipasi BUMN atau perusahaan besar di Sumbar ini, Sehingga perusahaan besar itu juga peduli dengan lingkungan Sumbar,” ujarnya, Jumat (6/9/2019).
Menurut Nasrul, kendala penataan kawasan kumuh selama ini, karena pemerintah daerah terlalu berharap ke Pemerintah Pusat. Namun, dia bertekad, kedepannya hal itu tidak akan terulang lagi, sebab tanggunggjawab ada di pemerintah daerah.
“Kita akan berbagi tanggungjawab, jadi kita keroyokkan untuk menuntaskan ketertinggalan sekira 70 persen lagi untuk menata kawasan kumuh tersebut,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini ada tujuh kabupaten/kota yang akan diprioritaskan, dan akan diselesaikan satu per satu.
“Saat ini, daerah yang paling berkomitmen, saya lihat Bukittinggi, mereka turun langsung ke bawah dan selalu dimonitor walikotanya. Mudah-mudahan daerah lain juga bisa seperti itu,” ucap orang nomor dua di Sumatra Barat tersebut.
Setelah selesai tujuh kabupate/kota yang diprioritaskan, lalu kita akan evaluasi kabupaten/kota mana lagi yang paling kumuh, itu kita tutaskan.
“Rata-rata semua ada kawasan kumuh, kita akan selesaikan satu persatu,” katanya.
Sementara itu, Leader tim Kotaku Sumbar, Bajang Ahmadi menyebutkan, sejak 2015 hingga 2018 timnya sudha melaksanakan program Kotaku secara berkisambungan. Namun, belum mendapatkan hasil yang maksimal.
Dia berharap, tidak hanya pemerontah saja yang menangai kawsan kumuh yang ada. Tapi, juga harus disinergikan dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun CSR. “Targetnya, kawasan kumuh bisa mencapai angka 0 persen,” ujarnya.
Hingga saat ini, Bajang mengklaim, baru sekira 36 persen kawasan kumuh yang sudah ditangani. “Taerget kita itu, ada 11 kabupaten/kota terlebih dahulu. Kita akan perbaiki sanitasi air, pengelolaan sampah serta penataan bangunan,” katanya.
Diketahui saat ini Sumatra Barat memiliki kawasan kumuh seluas 9.331,75 hektar. (Rahmadi/ZE)
