Langgam.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) menyayangkan terjadinya pembiaran terhadap bangkai-bangkai kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kota Padang.
Bangkai kapal yang dibiarkan dan nyaris tenggelam ini merupakan kapal motor (KM) Inka Mina. Setidaknya, kurang lebih ada tujuh unit bangkai kapal di tepian dermaga.
Menurut Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra, terjadinya pembiaran bangkai kapal ini menandakan buruknya pengelolaan dari pihak pelabuhan. Setahunya, kawasan pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat bersandarnya kapal.
“Memang sekarang ini, saya lihat tidak ada pemanfaatan dan pengelolaan yang baik oleh pihak pelabuhan. Masak membiarkan bangkai kapal berlama-lama,” ujar Yoni dihubungi langgam.id, Jumat (25/12/2020).
Baca juga: Sejumlah Kapal Tak Terurus dan Nyaris Tenggelam di Dermaga Bungus
Selain menjadi persoalan akses, kata Yoni, adanya bangkai kapal tentunya sangat menganggu kenyamanan, khususnya para nelayan. Harusnya, ada ketegasan yang dilakukan pihak pelabuhan.
Apalagi yang dikhawatirkan jika bangkai kapal mengeluarkan bahan yang mengandung zat, tentunya akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Walaupun rata-rata kapal terbuat dari kayu dan besi.
“Kami sayangkan pembiaran. Kalau seandainya tidak dimanfaatkan lagi, harusnya dipindahkan. (Tapi) pelabuhan itu apakah diperuntukkan untuk penumpukan barang tidak dipakai? setahu saya pelabuhan difungsikan untuk bersandar kapal,” jelasnya.
Menanggapi persoalan pembiaran bangkai kapal ini, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Soma Somantri dihubungi beberapa kali belum mengangkat sambungan telepon langgam.id hingga berita ini ditayangkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri mengakui KM Inka Minna merupakan bantuan pihaknya yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan. Awalnya, kapal ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Sekitar tahun 2010 (diserahkan). Sudah dibagi ke kelompok nelayan per kabupaten dan Kota, sudah kerja sama dengan koperasi,” katanya.
Namun, kata Yosmeri, KM Inka Minna kurang terkelola dengan baik. Sehingga sebagian kapal ada yang bocor serta SIUP tidak diperpanjang karena pajak yang mahal. (Irwanda/Ela)
