Langgam.id - Kapal Motor (KM) merek lambung Inka Mina dengan berbagai seri terbengkalai dan tak terurus di kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Bangkai kapal bahkan nyaris tenggelam di tepian dermaga.
Pantauan langgam.id di pelabuhan itu pada Kamis (24/12/2020) ada sekitar tujuh bangkai KM Inka Mina. Kapal-kapal ini berada tak jauh dari kapal milik ASDP merek lambung Gambolo yang mengakut barang dan penumpang ke Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Aktivitas di pelabuhan ini tampak berjalan normal, meski di kelilingi dengan bangkai kapal. Namun tak sedikit para nelayan yang mengeluhkan kondisi tersebut.
Hal ini seperti diungkapkan oleh warga sekitar pelabuhan bernama Syafril. Pria 57 tahun ini sebelumnya merupakan nelayan, namun telah beralih profesi sebagai pengangkut barang penumpang kapal.
Menurut Syafril, kondisi terbengkalainya KM Inka Mina yang nyaris tenggelam ini telah berlangsung bertahun-tahun. Sayangnya, tak ada upaya pembersihan atau mengangkat bangkai kapal.
"Udah sekitar lima tahun sampai enam tahun (bangkai kapal). Memang kapal ini diperuntukkan untuk nelayan," katanya ditemui langgam.id, Kamis (24/12/2020).
Syafril mengungkapkan adanya bangkai kapal tentunya sangat menganggu, salah satunya pemandangan menjadi tak enak. Selain itu ruang bagi kapal nelayan lainnya untuk bersandar menjadi sempit.
"Terganggu tentu, seharusnya (jika dibersihkan) kapal nelayan lain bisa bersandar. Bagusnya memang dibersihkan. Harapan kami setidaknya dapat segera dibersihkan bangkai kapal ini," pintanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri mengakui KM Inka Mina merupakan bantuan pihaknya yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan. Awalnya, kapal ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Sekitar tahun 2010 (diserahkan). Sudah dibagi ke kelompok nelayan per kabupaten dan Kota, sudah kerja sama dengan koperasi," jelasnya dihubungi langgam.id
Namun, kata Yosmeri, KM Inka Mina kurang terkelola dengan baik. Sehingga sebagian kapal ada yang bocor serta SIUP tidak diperpanjang karena pajak yang mahal.
"Kapal itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada untuk kelompok nelayan di Pesisir Selatan hingga Pasaman bersandar di sana. Seharusnya dikelompokkan dan diambil lagi," ujarnya.
"Untuk pembersihan bangkai kapal sebetulnya kan (wewenang) di pelabuhan, cuman pelabuhan belum punya anggaran. Ke depan kami akan membicarakan dengan kelompok nelayan dan pihak Pelabuhan Bungus," sambungnya. (Irwanda/ABW)
