Langgam.id - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi memberikan komentar terkait timbulnya wacana jabatan presiden tiga periode yang memungkinkan Preside Joko Widodo kembali mencalonkan diri. Menurutnya, wacana itu dilemparkan oleh kelompok yang punya kepentingan politik tertentu.
"Jadi mereka saat ini test the water, dengan harapan melihat reaksi publik terhadap wacana tersebut, ini segelintir orang untuk kepentingan politik dan kepentingan ekonomi," katanya, Rabu (23/6/2021).
Kemudian, jabatan presiden tiga periode menurutnya tidak konstitusional kecuali kalau UUD 1945 diamandemen. Namun kalau dipaksa melakukan amandemen UUD 1945 berdasarkan kesepakatan politik, maka akan menimbulkan reaksi di tengah masyarakat.
Asrinaldi juga tidak yakin bahwa pihak yang memunculkan wacana itu didukung Jokowi dan Prabowo Subianto. "Jadi ini pandai-pandai mereka saja bilang bahwa Jokowi dan Prabowo mengakomodir kepentingan mereka, itu bullshits," katanya.
Dia pun mengungkit, berdasarkan pemilu 2019 lalu, Jokowi didukung 55 persen suara dan 45 persen suara milik Prabowo Subianto.
Dipasangkannya dua orang itu pada pemilu selanjutnya, kata Asrinaldi, juga bukan pilihan yang tepat. Sebab Prabowo itu hanya alternatif dan 45 persen suara yang dulu diraihnya belum tentu bisa kembali.
"Sebab Prabowo hanya alternatif karena tidak ada yang lain, saya meyakini kalau Prabowo maju yang 45 persen belum tentu akan memilih, sebab orang kecewa dengan beliau. Jadi jangan anggap bersatu Jokowi Prabowo semua bersatu, bohong itu, berilah alternatif maka akan dikalahkan itu Prabowo," katanya.
Selain itu, menurutnya jika presiden tiga periode dibolehkan maka mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju kembali jadi presiden.
"Semuanya bisa maju lagi, mengapa tidak? Itu berisiko konflik besar, tapi masyarakat pasti menolak dan pasti akan terjadi demo, percayalah," katanya.
Menurutnya banyak agenda besar lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan maupun partai politik. Jika wacana presiden tiga periode itu dipaksakan maka bisa terjadi reformasi jilid dua menjadi hal memalukan dalam sejarah bagi Presiden Jokowi.
"Biar saja jadi wacana, tapi partai politik harus ingat banyak agenda reformasi yang harus diwujudkan. Makanya mahasiswa harus kritis dan turun ke jalan kalau yang aneh-aneh saja yang diusulkan oleh partai politik dan elit pemerintahan ini," katanya. (Rahmadi/ABW)
