Tuntut Revisi UU Provinsi Sumbar, Aliansi Mentawai Bersatu Gelar Aksi di Kantor Gubernur

Aliansi Mentawai Bersatu Sebut Pernyataan Gubernur Sumbar Sakiti Hati Masyarakat Mentawai

Aliansi Mentawai Bersatu saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumbar. [Foto: Dok. Langgam.id]

Langgam.id - Sejumlah masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (9/8/2022). Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia.

Mereka menggelar aksi untuk menyuarakan agar DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Mereka meminta revisi karena undang-undang itu dinilai diskriminatif terhadap masyarakat Kabupaten Kepualauan Mentawai.

Undang-undang itu dinilai mendiskriminasi, karena tidak memasukkan suku Mentawai sebagai karakteristrik dari Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat tersebut, tepatnya pada Pasal 5 C.

Dalam aksinya, beberapa orang yang mengaku mewakili aspirasi dari masyarakat Mentawai itu menggelar aksi dengan menggunakan baju adat Mentawai. Kemudian ada juga yang membacakan puisi menyuarakan kekecewaan mereka karena merasa adatnya tidak diakui negara.

Ketua Aliansi Mentawai Bersatu Yosafat Saumanuk dalam orasinya menyampaikan, aksi merupakan peringatan dari hari masyarakat adat sedunia. Masyarakat Mentawai menurut dia adalah masyarakat adat yang belum diakui berdasarkan UU Provinsi Sumbar.

"Kami merasa adat Mentawai belum diakui, kami di sumatra barat ini tidak diakui," katanya.

Padahal menurut dia, berdasarkan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia mengakui kebudayaan masyarakatnya termasuk masyarakat Mentawai. Maka diharapkan Presiden, Gubernur Sumbar, dan Bupati Mentawai agar memenuhi permintaan mereka.

Dalam aksi itu mereka juga ingin menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi secara langsung untuk memyampaikan tuntutan mereka. Mereka ingin audiensi agar masyarakat Mentawai diakomodir dalam undang-undang yang baru tersebut.

"Kami masyarakat adat Mentawai belum diakui oleh negara. Kami berharap negara mengakui kami, yang ada di Sumbar khususnya Mentawai," katanya.

Baca Juga: Rencana Judicial Review UU Provinsi Sumbar, Respons DPR RI: Silahkan, Tidak Masalah

Mereka mengingatkan bahwa masyarakat Mentawai bukanlah penumpang di Provinsi Sumbar, namun bagian dari masyarakat Sumbar yang berada terpisah dari Pulau Sumatera.

Ikuti berita Mentawai - berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Tiga dari empat orang warga Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat berhasil kabur dari apartemen di Malaysia setelah menjadi korban TPPO.
4 Warga Sumbar Dijadikan PSK di Malaysia: Dipaksa Kirim Foto Pakai Bra, Berhasil Kabur dari Apartemen
Kantor Wali Nagari Singguliang di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) disegel warga, Selasa (23/4/2024)
Wali Nagari Diduga Pelaku Asusila Sesama Jenis di Padang Pariaman Akhirnya Mengundurkan Diri
Kantor Wali Nagari Singguliang di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) disegel warga, Selasa (23/4/2024)
Kantor Wali Nagari di Padang Pariaman Disegel Warga, Buntut Dugaan Asusila Sesama Jenis
Pendirian Kabupaten Agam Tuo Menanti Klarifikasi Data Provinsi
Pendirian Kabupaten Agam Tuo Menanti Klarifikasi Data Provinsi
Diduga sebagai pelaku penggelapan kendaraan sepeda motor, pasangan suami istri ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Agam.
Diduga Gelapkan Sepeda Motor, Pasutri Ini Ditangkap Polres Agam
Jalan Provinsi di 7 Pintu Masuk Tanah Datar Rusak, Bupati Eka Temui Bina Marga
Jalan Provinsi di 7 Pintu Masuk Tanah Datar Rusak, Bupati Eka Temui Bina Marga