Tolak Rencana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, IMM Sumbar Unjuk Rasa ke DPRD Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: IMM Sumbar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar, Kamis (7/4/2022).

IMM unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar. (Foto: Nandito/Langgam.id)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: IMM Sumbar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar, Kamis (7/4/2022).

Langgam.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar unjuk rasa penolakan wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (7/4/2022).

Selain menolak wacana penundaan pemilu, orator aksi unjuk rasa juga menuntut pemerintah untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar dan menekan harga minyak goreng.

Sekretaris Umum IMM Sumbar, Hamzah Jamaris menyebutkan, aksi unjuk rasa ini didasari kondisi sosial-politik yang kian gaduh, salah satunya dengan adanya wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

"Kita ingin pemerintah provinsi Sumbar mendengar dan menyampaikan tuntutan kami ke pemerintahan pusat," ujar Hamzah kepada awak media di lokasi, Kamis (7/4/2022).

Hamzah menilai, adanya wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode yang bergulir di kalangan elit mengindikasikan kegagalan partai politik menjalankan fungsinya.

"Apakah partai yang ada di parlemen hari ini tidak sanggup bertarung, tidak sanggup untuk berjuang dan berkompetisi dalam demokrasi?," ucapnya.

Ia juga menilai, adanya wacana presiden tiga periode hanya akan memperkeruh keadaan yang sudah sulit. Terlebih saat ini, kata Hamzah, pemerintah terlihat gagap dalam mengatasi kenaikan harga sembako dan BBM.

"Dua periode saja sudah seperti ini, apalagi tiga periode. Mau diapakan negara kita ini," katanya.

Menurut Hamzah, aksi kali ini murni tanpa ada kepentingan dan yang menunggangi. "Apa kepentingannya? Tentu kepentingan masyarakat, apalagi di Bulan Ramadan, sembako naik semuanya naik. Pertanyaannya apa yang harus turun? Tentu presiden yang harus turun. Itu harapan kita," tegasnya.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat Bicara Potensi Konflik dan Peluang SBY Maju

Ia menambahkan, aksi unjuk rasa penolakan wacana penundaan pemilu ini yang pertama diadakan di Sumbar. Selanjutnya, Hamzah mengku akan mengupayakan bagi seluruh organisasi mahasiswa untuk bisa bergabung dalam unjuk rasa berikutnya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga