Langgam.id - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Barat (Sumbar) menolak secara tegas keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penolakan itu disampaikan melalui baliho, unjuk rasa hingga di dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.
Di sidang paripurna, ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah mengatakan, bahwa pihaknya secara tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Nurfirman, harga BBM naik, maka rakyat akan semakin sulit, apalagi di saat perekonomian belum pulih akibat Pandemi Covid-19.
"Setelah kami mempelajari dan melihat respons masyarakat, kami Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatra Barat dengan ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah," ujar Nurfirman, Jumat (9/9/2022).
Alasan penolakan, kata Nurfirman, di antaranya mengakibatkan menurunkan daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat belum pulih pasca dihantam badai Covid 19.
Lalu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM menyebabkan laju inflasi semakin parah, dan efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas.
"Gelombang penolakan kenaikan BBM bersubsidi ada di mana-mana, di seluruh wilayah NKRI, baik secara langsung disampaikan kepada PKS atau secara umum melalui aksi jalanan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga disampaikan melalui unjuk rasa di depan Masjid Raya Sumbar, Sabtu (10/9/2022).
Unjuk rasa itu digelar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Kota Padang dengan mengerahkan sekitar 300 massa yang merupakan kader PKS.
Kemudian, DPW PKS Sumbar juga menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dengan memasang baliho di salah satu ruas jalan utama di Kota Padang.
Baca juga: Kendalikan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM, Padang Gelar Pasar Murah
Dalam baliho itu dituliskan "PKS Sumbar menolak kenaikan harga BBM subsidi, jangan bikin rakyat tambah sengsara," tertulis di baliho tersebut.
—
