InfoLanggam - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) meninjau rencana perbaikan Jalan Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatra Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025).
Dalam peninjauan tersebut, hadir sejumlah pejabat antara lain Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Bupati Solok Jon Firman Pandu, dan Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar Zigo Rolanda.
Dari peninjauan itu disepakati akan dibuat jalan baru untuk menghindari jalan tersebut kembali rusak akibat aktivitas tambang yang tak jauh dari lokasi.
"Berarti kita sepakat membikin jalan baru. Pak Gubernur, pak Bupati tanggung jawab pembebasan lahan dibuka trasenya," ujar Andre Rosiade, Sabtu (3/5/2025).
Andre mengungkapkan, meski akan dibukan jalan baru, tapi jalan lama tetap akan diperbaiki. Baik jembatan dan jalannya. “Kita sudah sepakat membikin jalan baru. Pak Gubernur dan Pak Bupati kita minta untuk menuntaskan pembebasan lahannya dalam empat bulan ini. Akhir tahun insya Allah kita sudah bisa bangun jalan baru dengan anggaran Rp266 miliar dari pusat,” beber Andre Rosiade.
Andre Rosiade juga meminta agar pemerintah daerah mengawasi betul aktivitas tambang di sekitar lokasi agar tidak merusak lebih luas lagi terhadap kondisi jalan yang ada di sekitar. Ia juga mendorong agar pembebasan lahan segera diselesaikan oleh Pemkab Solok. Kalau tidak, perbaikan jalan tidak akan terwujud.
"Saya minta Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatasi kerusakan karena tambang di sana. Tambang ini tolong diawasi. Kalau tidak, komitmen kita bangun bangun jalan hampir Rp300 miliar akan percuma. Kalau tidak kita jaga akan hancur lagi. Prosesnya sudah lelang, kontrak rencana Mei 2025. Tolong pak Bupati koordinasi dengan pak Thabrani (Kepala BPJN Sumbar) soal kebutuhan tanah," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.
Andre menegaskan, keberadaan Jalan Air Dingin ini sangat penting dan vital. Karena tidak saja menghubungkan akses satu daerah ke daerah lain di Sumbar, tapi juga beberapa daerah di Provinsi Jambi.
"Jalan ini penting bagi kami di Sumbar. Orang Sungai Penuh, Jambi berobat ke RSUP M Djamil Padang lewatnya di sini. Kalau ini tidak beres, nanti kami yang dibilang omon-omon," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda juga mendorong agar tidak ada lagi bangunan yang berdiri di sekitar areal jalan yang akan diperbaiki. Ia meminta komitmen dari pemerintah daerah, terutama pihak kecamatan dan nagari. Karena sebelumnya sudah disepakati tidak ada lagi pembangunan di lokasi ini.
"Kami ingatkan pada bapak wali nagari, bapak camat, jangan karena ada info jalan trase dipindahkan ada lagi bikin rumah, atau pondok-pondok. Sebelumnya pak wali katanya komit, tapi kenyataannya ada juga rumah yang berdiri. Jadi ini kami minta kita semua komit," ujar politisi Golkar ini.
Ia meminta komitmen semua pihak untuk menyukseskan pembangunan jalan ini. Karena tiga kabupaten dua provinsi bergantung pada jalan ini, yakni Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Sungai Penuh Jambi. Dia meminta Bupati, Camat sampai Wali Nagari agar komitmen dalam menjalankan pembebasan lahan untuk lokasi jalan baru.
"Jika bapak ibuk tidak mau memberikan trase baru, mau tak mau tambang harus kita tutup. Kan gak mungkin bapak ibuk hanya menikmati beberapa orang saja, sementara ada 3 kabupaten melintasi ini yang bisa dikatakan terdampak negatif gara-gara aktivitas (tambang,red) ini. Sekarang sudah ada solusi, 15 hari ke depan sudah harus ada hitam di atas putih," kata Zigo.
"Jadi kami perlu komitmen dari seluruh masyarakat untuk tidak membangun dulu di lokasi jalan yang akan dibangun," tegas Zigo.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan akan mendukung penuh rencana pembuatan jalan baru untuk mengatasi kerusakan jalan Aia Dingin ini. Jon juga memastikan akan menyelesaikan kebutuhan lahan untuk pembangunan trase baru tersebut.
"Siap pak Andre, siap pak Menteri. Lahan sudah kita siapkan dengan pak camat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita berharap ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Kita siapkan jalan baru sambil jalan, nanti akan kita swakelola kan," tuturnya.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani, menegaskan aktivitas tambang di lokasi ini sudah pernah ditertibkan oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok pada 2023 lalu. Dari aktivitas ilegal itu, sepanjang lebih kurang 18 kilometer jalan mengalami kerusakan. Di mana sebanyak 21 titik mengalami longsor.
Saat ini katanya, telah diusulkan untuk penanganan kerusakan Jalan Air Dingin. Tahun ini dilakukan penanganan dua jembatan dan tiga titik longsor. "Untuk tahun ini penanganan regular ada dua jembatan, satu jembatan sedang proses lelang, serta penanganan tiga titik longsor," ujarnya.
Ia mendorong agar persoalan lahan untuk kebutuhan penanganan kerusakan Jalan Aia Dingin ini dituntaskan. "Terkait lahan memang masih ada permasalahan karena ini rata-rata jalan provinsi. Kalau memang jadi kita jalankan memang ada beberapa spot yang perlu kita lebarkan," ungkapnya. (*)
